[POPULER NASIONAL] Update Kasus Covid-19 | Kata Pemerintah soal Pecah Rekor Kasus Covid-19

Kompas.com - 15/05/2020, 08:28 WIB
Juru bicara pemerintah untuk penanganan covid-19 Achmad Yurianto saat memberikan keterangan di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (13/5/2020). Dok. BNPBJuru bicara pemerintah untuk penanganan covid-19 Achmad Yurianto saat memberikan keterangan di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (13/5/2020).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah isu mewarnai pemberitaan rubrik nasional, Kompas.com, Kamis (14/5/2020), salah satunya mengenai penambahan 568 kasus pasien positif Covid-19.

Berikut ulasan seputar berita yang banyak dibaca di rubrik nasional, Kompas.com

1. Update Covid-19 di Tanah Air

Juru Bicara pemerintah untuk Penanganan Virus corona Achmad Yurianto menuturkan, penambahan kasus yang telah dinyatakan sembuh juga mengalami penambahan 231 orang, sehingga total 3.518 orang.

Sementara itu, jumlah kasus yang dinyatakan meninggal dunia bertambah 15 orang, sehingga total 1.043 orang.

Baca juga: Kasus Covid-19 Bertambah 568 hingga 14 Mei dan Imbauan Tak Berkerumun

2 Kata pemerintah soal pecahnya rekor kasus positif

Pada Rabu (13/5/2020), terdapat penambahan 689 kasus positif dalam kurun 24 jam. Jumlah ini memecahkan rekor sebelumnya sejak kasus ini diumumkan pertama kali pada 2 Maret lalu.

Menurut Yuri, kembali pecahnya rekor tersebut lantaran dipengaruhi banyaknya daerah yang bisa melakukan pemeriksaan mandiri.

"Kalau kita perhatikan betul sebaran kenaikan angka hari ini atau yang kemarin, kita akan melihat bahwa daerah yang punya gap pemeriksaan cukup jauh atau cukup panjang akan naik meningkat dengan cepat," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Kamis (14/5/2020).

Baca juga: Pemerintah Jelaskan Penyebab Rekor 689 Kasus Baru Covid-19 Kemarin

Gap pemeriksaan yang dimaksud adalah ketika jarak yang ditempuh untuk memeriksakan spesimen dari pasien terduga positif Covid-19 ke lokasi pemeriksaan jauh.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X