Pemerintah Jelaskan Penyebab Rekor 689 Kasus Baru Covid-19 Kemarin

Kompas.com - 14/05/2020, 17:23 WIB
Juru bicara pemerintah untuk penanganan covid-19 Achmad Yurianto saat memberikan keterangan di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (13/5/2020). Dok. BNPBJuru bicara pemerintah untuk penanganan covid-19 Achmad Yurianto saat memberikan keterangan di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (13/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto menjelaskan penyebab tingginya angka kenaikan kasus positif Covid-19 kemarin, Rabu (13/5/2020).

Sebagaimana diketahui, penambahan 689 kasus Covid-19 dalam sehari merupakan yang tertinggi sejak penularan penyakit ini terjadi di Indonesia.

Menurut dia, hal itu dipengaruhi mulai banyaknya daerah yang bisa melakukan pemeriksaan Covid-19 secara mandiri.

"Kalau kita perhatikan betul sebaran kenaikan angka hari ini atau yang kemarin, kita akan melihat bahwa daerah yang punya gap pemeriksaan cukup jauh atau cukup panjang akan naik meningkat dengan cepat," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Kamis (14/5/2020).

Baca juga: 689 Kasus Baru, Penambahan Tertinggi dalam Pencatatan Covid-19 di Indonesia

Gap pemeriksaan yang dimaksud adalah ketika jarak yang ditempuh untuk memeriksakan spesimen dari pasien terduga positif Covid-19 ke lokasi pemeriksaan jauh.

"Sebagai contoh pada data kemarin, untuk Sulawesi Tenggara mendapatkan kenaikan 91 kasus positif. Ini karena spesimen yang semula rencananya mau dikirim ke Makassar bisa diperiksa di tempat itu," kata Yuri.

Pemeriksaan spesimen asal Sulawesi Tenggara sebelumnya terhambat keterbatasan penerbangan.

Namun, karena pemerintah telah mendistribusikan cartridge untuk mesin TB-TCM (tes cepat molekuler) agar bisa dikonversi menjadi alat pemeriksaan Covid-19, kini daerah tersebut bisa memeriksa spesimen secara mandiri.

Baca juga: UPDATE: 689 Kasus Baru Covid-19 dari 26 Provinsi, Jakarta Bertambah Signifikan

Yuri menyebutkan, pengiriman cartridge diutamakan ke daerah-daerah yang jarak untuk mencapai lokasi pemeriksaan spesimennya jauh.

"Sekarang bisa diperiksa sendiri. Sehingga pada hari ini (di Sulawesi Tenggara) tidak ada penambahan. Sebab semua sudah diperiksa kemarin," ujar Yuri.

Sebelumnya, Yurianto mengatakan penambahan 689 kasus konfirmasi positif Covid-19 yang disampaikan pada Rabu (13/5/2020) berasal dari data baru.

Menurut dia, pemerintah menggunakan metode polymerase chain reaction (PCR) untuk mengidentifikasi dugaan kasus Covid-19 pada individu.

"Jika positif (hasil pemeriksaan) ya langsung diumumkan positif. Sebab ini menggunakan realtime PCR," ujar Yuri ketika dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Penambahan Tertinggi Kasus Covid-19 dari Data Baru

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Nasional
KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Nasional
Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Nasional
Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Nasional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

Nasional
Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Nasional
Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

Nasional
Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X