Kompas.com - 14/05/2020, 17:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto menjelaskan penyebab tingginya angka kenaikan kasus positif Covid-19 kemarin, Rabu (13/5/2020).

Sebagaimana diketahui, penambahan 689 kasus Covid-19 dalam sehari merupakan yang tertinggi sejak penularan penyakit ini terjadi di Indonesia.

Menurut dia, hal itu dipengaruhi mulai banyaknya daerah yang bisa melakukan pemeriksaan Covid-19 secara mandiri.

"Kalau kita perhatikan betul sebaran kenaikan angka hari ini atau yang kemarin, kita akan melihat bahwa daerah yang punya gap pemeriksaan cukup jauh atau cukup panjang akan naik meningkat dengan cepat," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Kamis (14/5/2020).

Baca juga: 689 Kasus Baru, Penambahan Tertinggi dalam Pencatatan Covid-19 di Indonesia

Gap pemeriksaan yang dimaksud adalah ketika jarak yang ditempuh untuk memeriksakan spesimen dari pasien terduga positif Covid-19 ke lokasi pemeriksaan jauh.

"Sebagai contoh pada data kemarin, untuk Sulawesi Tenggara mendapatkan kenaikan 91 kasus positif. Ini karena spesimen yang semula rencananya mau dikirim ke Makassar bisa diperiksa di tempat itu," kata Yuri.

Pemeriksaan spesimen asal Sulawesi Tenggara sebelumnya terhambat keterbatasan penerbangan.

Namun, karena pemerintah telah mendistribusikan cartridge untuk mesin TB-TCM (tes cepat molekuler) agar bisa dikonversi menjadi alat pemeriksaan Covid-19, kini daerah tersebut bisa memeriksa spesimen secara mandiri.

Baca juga: UPDATE: 689 Kasus Baru Covid-19 dari 26 Provinsi, Jakarta Bertambah Signifikan

Yuri menyebutkan, pengiriman cartridge diutamakan ke daerah-daerah yang jarak untuk mencapai lokasi pemeriksaan spesimennya jauh.

"Sekarang bisa diperiksa sendiri. Sehingga pada hari ini (di Sulawesi Tenggara) tidak ada penambahan. Sebab semua sudah diperiksa kemarin," ujar Yuri.

Sebelumnya, Yurianto mengatakan penambahan 689 kasus konfirmasi positif Covid-19 yang disampaikan pada Rabu (13/5/2020) berasal dari data baru.

Menurut dia, pemerintah menggunakan metode polymerase chain reaction (PCR) untuk mengidentifikasi dugaan kasus Covid-19 pada individu.

"Jika positif (hasil pemeriksaan) ya langsung diumumkan positif. Sebab ini menggunakan realtime PCR," ujar Yuri ketika dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Penambahan Tertinggi Kasus Covid-19 dari Data Baru

Yuri memastikan metode identifikasi dan pencatatan kasus baru Covid-19 di Indonesia masih menggunakan cara yang sama.

"Sejak dulu demikian," ucapnya.

Penambahan 689 pasien positif Covid-19 kemarin merupakan catatan tertinggi dalam perjalanan kasus Covid-19 di Indonesia sejak 2 Maret 2020.

Sebelumnya, penambahan tertinggi tercatat pada Sabtu (9/5/2020) yakni sebanyak 533 kasus dalam 24 jam.

Kemudian, pada 5 Mei 2020, juga terjadi penambahan kasus dalam jumlah tinggi, yakni 484 kasus.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Indonesia 15.438, Penambahan Tertinggi Sejak 2 Maret 2020

Penambahan jumlah tinggi lainnya juga tercatat pada 1 Mei 2020 dengan 433 kasus baru.

Adapun penambahan jumlah kasus dalam angka tinggi pertama kali tercatat pada 24 April 2020 lalu, yakni sebanyak 436 kasus.

Yurianto menyebutkan, tingkat kasus positif yang tinggi ini disebabkan banyak masyarakat yang tak disiplin untuk tetap di rumah dan menerapkan protokol kesehatan.

Dia memastikan bahwa data-data yang ada menunjukkan penularan Covid-19 masih terjadi di masyarakat.

"Manakala kasus positif bertambah terus, maka berarti disiplin untuk tetap di rumah tak dijalankan," kata Yurianto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Nasional
Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Nasional
Jika Ingin Tinggalkan 'Legacy', Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Jika Ingin Tinggalkan "Legacy", Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Nasional
Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Nasional
Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Nasional
UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

Nasional
Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Nasional
Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk 'Fit and Propet Test' Gantikan Aswanto

Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk "Fit and Propet Test" Gantikan Aswanto

Nasional
Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Nasional
Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Nasional
Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Nasional
Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Nasional
Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Nasional
Prabowo: Pancasila yang Persatukan dan Bisa Selamatkan Bangsa Indonesia

Prabowo: Pancasila yang Persatukan dan Bisa Selamatkan Bangsa Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.