Nominal Iuran BPJS Kesehatan Diubah di Perpres yang Baru, Pakar: Upaya Main Hukum

Kompas.com - 13/05/2020, 13:59 WIB
Ilustrasi BPJS Kesehatan ShutterstockIlustrasi BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai bahwa Presiden Joko Widodo sengaja menaikkan iuran BPJS Kesehatan dengan nominal yang berbeda dari kenaikan iuran sebelumnya.

Langkah itu dianggap sebagai dalih pemerintah supaya kenaikan iuran BPJS kesehatan yang tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 itu tak disebut bertentangan dengan putusan MA.

Padahal, menurut Feri, hal tersebut mengindikasikan adanya upaya penyelundupan hukum.

Baca juga: Naikkan Kembali Iuran BPJS yang Sudah Dibatalkan MA, Jokowi Dinilai Menentang Hukum

"Kalau mengubah jumlah kenaikan ( iuran BPJS kesehatan) itu bagi saya penyelundupan hukum saja," kata Feri kepada Kompas.com, Rabu (13/5/2020).

"Mungkin di sana upaya main hukumnya, dengan demikian presiden bisa beralasan bahwa perpres ini tidak bertentangan dengan putusan MA," lanjutnya.

Pada akhir tahun lalu, Jokowi sempat menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2019.

Namun, pada akhir Februari 2020, MA membatalkan kenaikan tersebut.

Baca juga: Naikkan Lagi Iuran BPJS Kesehatan, Pemerintah Dinilai Kehilangan Nalar

Dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020, nominal kenaikan iuran BPJS Kesehatan sedikit berbeda dari kenaikan iuran yang tertuang dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019.

Meski berbeda nominalnya, menurut Feri, langkah presiden menaikkan iuran BPJS Kesehatan tetap tak dapat dibenarkan.

Sebab, putusan MA pada pokoknya melarang pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

JK: Stok Darah di PMI Menurun Hingga 50 Persen

JK: Stok Darah di PMI Menurun Hingga 50 Persen

Nasional
Doni Monardo: Paling Berat dari Pilkada adalah Adanya Kerumunan

Doni Monardo: Paling Berat dari Pilkada adalah Adanya Kerumunan

Nasional
JK Minta Masyarakat Tak Takut Donasikan Darah di Tengah Pandemi

JK Minta Masyarakat Tak Takut Donasikan Darah di Tengah Pandemi

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Bencana Hidrometeorologi Melanda Sukabumi, Bogor, hingga Singkawang

Bencana Hidrometeorologi Melanda Sukabumi, Bogor, hingga Singkawang

Nasional
UPDATE 22 September: 4.156 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 22 September: 4.156 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Kemenkes Rekomendasikan Tiga Jenis Masker untuk Masyarakat

Kemenkes Rekomendasikan Tiga Jenis Masker untuk Masyarakat

Nasional
Wapres: Dosen Harus Keluar dari Gaya Konvensional dalam Pembelajaran Daring

Wapres: Dosen Harus Keluar dari Gaya Konvensional dalam Pembelajaran Daring

Nasional
Doni Monardo Sebut Persentase Kasus Aktif dan Kematian akibat Covid-19 Turun dalam Sepekan Terakhir

Doni Monardo Sebut Persentase Kasus Aktif dan Kematian akibat Covid-19 Turun dalam Sepekan Terakhir

Nasional
IDI Minta Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ditambah Seiring Meningkatnya Kasus Covid-19

IDI Minta Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ditambah Seiring Meningkatnya Kasus Covid-19

Nasional
Menlu Retno: 20-30 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tersedia pada 2020

Menlu Retno: 20-30 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tersedia pada 2020

Nasional
Satgas Minta Anggota Keluarga yang Memiliki Komorbid Dipisahkan dari yang Muda

Satgas Minta Anggota Keluarga yang Memiliki Komorbid Dipisahkan dari yang Muda

Nasional
Sejak UU Baru Disahkan, KPK Dinilai Kian Kehilangan Independensinya

Sejak UU Baru Disahkan, KPK Dinilai Kian Kehilangan Independensinya

Nasional
PP Muhammadiyah Minta Elite Parpol Tak Manfaatkan Pandemi Covid-19 sebagai Komoditas Politik Kekuasaan

PP Muhammadiyah Minta Elite Parpol Tak Manfaatkan Pandemi Covid-19 sebagai Komoditas Politik Kekuasaan

Nasional
KPK Ajukan Kasasi atas Vonis Bebas Suheri Terta, Terdakwa Penyuap Eks Gubernur Riau

KPK Ajukan Kasasi atas Vonis Bebas Suheri Terta, Terdakwa Penyuap Eks Gubernur Riau

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X