Tumpang-tindih Peraturan di Sektor SDA Dinilai Berpotensi Sebabkan Korupsi

Kompas.com - 13/05/2020, 13:13 WIB
Ilustrasi Hutan Kalimantan ABCIlustrasi Hutan Kalimantan

JAKARTA, KOMPAS.com - Akademisi Fakultas Hukum UI M Ramdan Andri Gunawan menyebutkan, tumpang-tindih antara peraturan di sektor sumber daya alam ( SDA) dapat menyebabkan tindak pidana korupsi.

Alasannya, tumpang-tindih aturan tersebut membuka peluang adanya pemberian diskresi yang dapat memunculkan praktik korupsi.

"Peraturan yang tumpang-tindih dapat menciptakan ruang yang lebih besar bagi diskresi dan diskresi yang besar ini kemudian pada akhirnya dapat bermuara pada munculnya praktik yang koruptif," kata Andri dalam sebuah webinar yang digelar KPK, Rabu (13/5/2020).

Baca juga: Laode M Syarif Minta KPK Kejar Piutang PNBP dari Sektor SDA

Andri pun mencontohkan pengenaan tindak pidana terhadap korporasi yang aturannya berbeda-beda di tiga undang-undang terkait sektor SDA.

"Kapan sebuah korporasi bisa dipidana itu berbeda di antara tiga undang-undang. Bahkan, Undang-Undang Kehutanan tidak mengenal pertanggungjawaban korporasi karena dialihkan ke pengurus korporasi," ujar Andri.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Agraria UGM Maria Sumardjono berpendapat, aturan di sektor SDA yang masih tumpang-tindih itu harus diselaraskan.

Baca juga: Praktik Korupsi di Sektor SDA Disebut Banyak Terkait Dana Pilkada

Menurut Maria, penyelarasan aturan-aturan tersebut dapat dilakukan menggunakan mekanisme omnibus law seperti yang sedang dikerjakan pemerintah saat ini.

"Kenapa? Karena yang disusun, disederhanakan, disusun prinsipnya, itu undang-undang dalam satu rumpun, filosofinya sama. Kalau omnibus law yang sekarang ini kan 79 undang-undang yang filosofi berbeda," ujar Maria.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 128, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Kini 37.154

UPDATE 6 Maret: Bertambah 128, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Kini 37.154

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 5.767, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.373.836

UPDATE 6 Maret: Bertambah 5.767, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.373.836

Nasional
Mahfud MD: Sejak Era Ibu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi, Pemerintah Tak Pernah Larang KLB

Mahfud MD: Sejak Era Ibu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi, Pemerintah Tak Pernah Larang KLB

Nasional
Jelang KLB, Mahfud MD Terima Surat dari AHY

Jelang KLB, Mahfud MD Terima Surat dari AHY

Nasional
KPK Geledah 4 Lokasi di Batam, Amankan Dokumen dan Barang Terkait Dugaan Korupsi

KPK Geledah 4 Lokasi di Batam, Amankan Dokumen dan Barang Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Demokrat Khawatir Manuver Moeldoko Dibiarkan oleh Jokowi

Demokrat Khawatir Manuver Moeldoko Dibiarkan oleh Jokowi

Nasional
Soal KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng Yakin Yasonna Tolak Kepengurusan Moeldoko

Soal KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng Yakin Yasonna Tolak Kepengurusan Moeldoko

Nasional
Mahfud MD: Kasus Partai Demokrat Jadi Masalah Hukum jika Hasil KLB Didaftarkan ke Kumham

Mahfud MD: Kasus Partai Demokrat Jadi Masalah Hukum jika Hasil KLB Didaftarkan ke Kumham

Nasional
Penunjukan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Dinilai Anomali Politik dan Demokrasi

Penunjukan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Dinilai Anomali Politik dan Demokrasi

Nasional
KPAI: Negara Harus Hadir untuk Cegah Anak Putus Sekolah Selama Pandemi

KPAI: Negara Harus Hadir untuk Cegah Anak Putus Sekolah Selama Pandemi

Nasional
Pemerintah Diminta Gunakan Paradigma Hukum Sikapi Kisruh Demokrat

Pemerintah Diminta Gunakan Paradigma Hukum Sikapi Kisruh Demokrat

Nasional
Moeldoko dan Kudeta di Demokrat, Pengamat: Tidak Boleh Ada Pembiaran oleh Istana

Moeldoko dan Kudeta di Demokrat, Pengamat: Tidak Boleh Ada Pembiaran oleh Istana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X