Kompas.com - 13/05/2020, 13:13 WIB
Ilustrasi Hutan Kalimantan ABCIlustrasi Hutan Kalimantan

JAKARTA, KOMPAS.com - Akademisi Fakultas Hukum UI M Ramdan Andri Gunawan menyebutkan, tumpang-tindih antara peraturan di sektor sumber daya alam (SDA) dapat menyebabkan tindak pidana korupsi.

Alasannya, tumpang-tindih aturan tersebut membuka peluang adanya pemberian diskresi yang dapat memunculkan praktik korupsi.

"Peraturan yang tumpang-tindih dapat menciptakan ruang yang lebih besar bagi diskresi dan diskresi yang besar ini kemudian pada akhirnya dapat bermuara pada munculnya praktik yang koruptif," kata Andri dalam sebuah webinar yang digelar KPK, Rabu (13/5/2020).

Baca juga: Laode M Syarif Minta KPK Kejar Piutang PNBP dari Sektor SDA

Andri pun mencontohkan pengenaan tindak pidana terhadap korporasi yang aturannya berbeda-beda di tiga undang-undang terkait sektor SDA.

"Kapan sebuah korporasi bisa dipidana itu berbeda di antara tiga undang-undang. Bahkan, Undang-Undang Kehutanan tidak mengenal pertanggungjawaban korporasi karena dialihkan ke pengurus korporasi," ujar Andri.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Agraria UGM Maria Sumardjono berpendapat, aturan di sektor SDA yang masih tumpang-tindih itu harus diselaraskan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Praktik Korupsi di Sektor SDA Disebut Banyak Terkait Dana Pilkada

Menurut Maria, penyelarasan aturan-aturan tersebut dapat dilakukan menggunakan mekanisme omnibus law seperti yang sedang dikerjakan pemerintah saat ini.

"Kenapa? Karena yang disusun, disederhanakan, disusun prinsipnya, itu undang-undang dalam satu rumpun, filosofinya sama. Kalau omnibus law yang sekarang ini kan 79 undang-undang yang filosofi berbeda," ujar Maria.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Jangan Ada Penegak Hukum yang 'Back Up' Mafia Tanah

Jokowi: Jangan Ada Penegak Hukum yang "Back Up" Mafia Tanah

Nasional
Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia, LBH Jakarta: Mestinya Klarifikasi, Bukan Kriminalisasi

Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia, LBH Jakarta: Mestinya Klarifikasi, Bukan Kriminalisasi

Nasional
Puan Minta Sekolah Tak Curi Start Pertemuan Tatap Muka, Keselamatan Murid Prioritas

Puan Minta Sekolah Tak Curi Start Pertemuan Tatap Muka, Keselamatan Murid Prioritas

Nasional
Periksa Sekda Probolinggo, KPK Dalami Pemberian Uang dari ASN untuk Jabat Kades

Periksa Sekda Probolinggo, KPK Dalami Pemberian Uang dari ASN untuk Jabat Kades

Nasional
Jokowi Bagikan 124.120 Sertifikat Tanah Hasil Penyelesaian Konflik Agraria

Jokowi Bagikan 124.120 Sertifikat Tanah Hasil Penyelesaian Konflik Agraria

Nasional
BNPB Kirimkan 3 Juta Masker untuk Menunjang Kegiatan PON XX

BNPB Kirimkan 3 Juta Masker untuk Menunjang Kegiatan PON XX

Nasional
Empat Hal Ini Jadi Fokus Kemenlu Upayakan Perdamaian-Keamanan Kawasan Tahun 2022

Empat Hal Ini Jadi Fokus Kemenlu Upayakan Perdamaian-Keamanan Kawasan Tahun 2022

Nasional
Jaksa Agung Minta Perangkat Digital Terkait Fungsi Intelijen Aman dan Tidak Bocor

Jaksa Agung Minta Perangkat Digital Terkait Fungsi Intelijen Aman dan Tidak Bocor

Nasional
Selesaikan Kasus Pelecehan di KPI, Kepolisian Sebut Punya Semangat yang Sama dengan Komnas HAM

Selesaikan Kasus Pelecehan di KPI, Kepolisian Sebut Punya Semangat yang Sama dengan Komnas HAM

Nasional
Pamerkan Data Covid-19 Indonesia Membaik, Menlu Retno Harap Arab Saudi Tinjau Kebijakan Vaksin dan Umrah

Pamerkan Data Covid-19 Indonesia Membaik, Menlu Retno Harap Arab Saudi Tinjau Kebijakan Vaksin dan Umrah

Nasional
Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Nasional
Kementerian PPPA: Perlu Dibuat Solusi Atasi Masalah Lansia

Kementerian PPPA: Perlu Dibuat Solusi Atasi Masalah Lansia

Nasional
Luhut Melapor ke Polda Metro Jaya, Jubir: Pak Luhut Datang sebagai Warga Biasa, Bukan Pejabat

Luhut Melapor ke Polda Metro Jaya, Jubir: Pak Luhut Datang sebagai Warga Biasa, Bukan Pejabat

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Tangkap Bupati Andi Merya Nur

OTT di Kolaka Timur, KPK Tangkap Bupati Andi Merya Nur

Nasional
Pemerintah Bakal Tetapkan Cuti Bersama dan Libur Nasional 2022 dengan Pertimbangkan Perkembangan Covid-19

Pemerintah Bakal Tetapkan Cuti Bersama dan Libur Nasional 2022 dengan Pertimbangkan Perkembangan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.