Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Pranowo Ingatkan Masyarakat Tak Rebutan Bansos Pemerintah

Kompas.com - 12/05/2020, 17:02 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan agar masyarakat tidak memperebutkan bantuan-bantuan sosial atau bansos yang disalurkan pemerintah.

Pasalnya, selain bansos yang disalurkan pemerintah, masih ada kekuatan sosial lain yang bisa dimanfaatkan untuk membantu mereka yang membutuhkan.

"Pastikan bansos-bansos tidak dipakai rebutan, memalukan. Kita punya kekuatan. Yang mampu, bantu yang lemah. Yang tidak mampu, mari perhatikan bersama," ujar Ganjar melalui pesan video dalam konferensi pers di BNPB, Selasa (12/5/2020).

Baca juga: Ganjar: Anggaran Sebesar Apapun Tak Akan Mampu Tuntaskan Covid-19

Ganjar mengatakan, hal tersebut menjadi salah satu tugas dari Satuan Tugas Jogo Tonggo, sebuah gerakan yang dibentuk Pemprov Jawa Tengah untuk saling menjaga tetangga.

Gerakan Jogo Tonggo, kata Ganjar, merupakan gerakan agar setiap tetangga memperhatikan tetangganya serta saling menjaga kesehatan mereka.

Caranya adalah dengan tidak keluar rumah, menggunakan masker, menjaga jarak, mejaga perekonomian tetangga dengan membeli produk-produk mereka, hingga saling berbagi bahkan barter.

"Ini kami putar agar perkeonomian tetap berjalan, saling jaga agar tetangga bisa selamat, bisa makan, merasa aman dan nyaman," kata dia.

Baca juga: Survei SMRC: 49 Persen Warga Menilai Bansos Covid-19 Tak Capai Sasaran

Ganjar menjelaskan, Satgas Jogo Tonggo tidak dibentuk dari nol tetapi mengkonsolidasikan dan menyinergikan seluruh kegiatan organisasi kelompok sosial.

Adapun kekuatan yang dikerahkan Pemprov Jawa Tengah untuk gerakan ini dengan memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki.

Antara lain 1.337.767 kader PKK, 506.815 dasa wisma, 230.782 satlinmas, 228.142 kader posyandu, 55.057 kelompok tani, 39.045 kader masyarakat desa, 7.257 bidan desa.

Kemudian, 3.370 pendamping desa yang sudah standby, 8.229 gapoktan, 1.123 tagana, 5.413 penyuluh swadaya, 540 tenaga kerja peran sosial di level kecamatan, hingga relawan desa, tokoh masyarakat, karang taruna, TNI/Polri, perangkat desa, hingga tokoh agama dan ulama.

Baca juga: Cerita Gubernur Ganjar Kesal Ditawari Masker dan APD Harga Tak Wajar

"Potensi yang kami punya ini adalah kekuatan yang harus bisa dioptimalkan dalam melawan dampak pandemi Covid-19," kata dia.

Selain itu, Ganjar mengingatkan agar masyarakat harus diajak bergerak agar kesadaran pencegahan penularan Covid-19 tumbuh.

Utamanya, kata dia, agar pandemi ini membentuk mental kemandirian baik di kalangan pejabat maupun masyarakat.

"Mentalnya mandiri, tak hanya sekedar meminta," kata dia.

Baca juga: Tinjau Penerapan PSBB, Ganjar: Kota Tegal Sudah Bisa Disebut Zona Hijau Corona

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com