Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Gubernur Ganjar Kesal Ditawari Masker dan APD Harga Tak Wajar

Kompas.com - 09/05/2020, 16:45 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku sempat ditawari berbagai macam alat kesehatan (alkes) untuk dibeli Pemprov Jateng.

Namun, kata dia, rata-rata harga yang ditawarkan sangat tinggi dari harga biasanya.

"Saya ini di handphone saya ini hampir tiap hari ditawari macam-macam mulai dari masalah masker dulu yang harganya tiba-tiba selangit. Saya bilang sompret kamu, mana kemanusiaanmu," kata Ganjar dalam diskusi online, Sabtu (9/5/2020).

Baca juga: UPDATE: Tambah 113 orang, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 2.607

Selain ditawari masker, Ganjar juga mengaku pernah ditawari alat pelindung diri (APD).

Harga APD yang ditawarkan, menurut Ganjar, juga cukup mahal dan tak wajar.

"Terus kemudian muncul APD. Ada perusahaan besar yang mampu, jualannya 1 Juta harganya," ujarnya.

"Marah saya bawa dalam ratas (rapat terbatas) dengan kabinet, enggak bisa itu Merah Putihnya di mana itu. Itu kalau saya diberi kewenangan saya cabut izinnya itu. Saya bilang begitu," sambung dia.

Ganjar heran mengapa ada yang sampai hati menaikan harga masker dan APD hingga berkali-kali lipat, padahal Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19.

Ia menilai tidak seharusnya ada pihak yang berniat melakukan korupsi atau mengambil keuntungan di tengah kondisi seperti ini.

Baca juga: Ini Sebaran 533 Kasus Baru Covid-19 di 25 Provinsi, Penambahan di Jatim Tertinggi

"Kesehatan butuh alat banyak banget dan biasanya di alkes ini korupsinya juga banyak. Wong kondisi normal aja banyak kok," ungkapnya.

"Saya sudah membatalkan pengadaan alat-alat kesehatan (dengan perusahaan) itu," ucap Ganjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com