Ganjar: Anggaran Sebesar Apapun Tak Akan Mampu Tuntaskan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui bahwa anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah, khususnya Pemprov Jawa Tengah, tidak akan cukup menangani Covid-19.

Ia mengatakan, Pemprov Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,09 triliun untuk penanganan Covid-19.

"Saya sadari, itu semua tidak akan cukup. Anggaran sebesar apapun yang kami siapkan tidak akan mampu tuntaskan Covid-19," ujar Ganjar melalui pesan video dalam konferensi pers di BNPB, Selasa (12/5/2020).

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 12 Mei 2020

Oleh karena itu, kata dia, cara mengatasi pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir tiga bulan di Tanah Air ini adalah dengan menggandeng masyarakat.

Selain itu, mengoptimalkan peran swasta dan seluruh pihak yang peduli untuk menyelesaikan pandemi ini secara pentaheliks.

"Masyarakat harus kita gandeng, peran swasta harus dioptimalkan, dan semua yang peduli secara pentaheliks," kata dia.

Pasalnya, hingga saat ini tidak ada yang tahu sampai kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir.

Padahal pihaknya juga telah menerapkan berbagai kebijakan, tetapi belum mampu menekan penularan Covid-19 secara signifikan.

Kebijakan yang dilakukan salah satunya adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mengharuskan masyarakat beraktivitas dari rumah.

Hal ini juga berdampak kepada masyarakat yang sudah merasa bosan, lelah, bahkan marah.

"Pandemi ini tidak bisa kita selesaikan dengan cara-cara konvensional. Tidak akan rampung dengan laku-laku kontroversial sehingga yang harus dicamkan, di masa pandemi ini bukan waktunya mendulang sensasi. Masyarakat benar-benar butuh kehadiran kita (pemerintah) sepenuh hati bukan sekadar interupsi," kata Ganjar.

Baca juga: UPDATE 12 Mei: Angka Pasien Covid-19 Meninggal Tembus 1.000

Adapun anggaran Rp 2,09 triliun untuk penanganan Covid-19 terbagi atas Rp 1,32 miliar untuk jaring pengaman sosial, Rp 183,5 miliar untuk jaring pengaman ekonomi, dan Rp 68,5 miliar bantuan keuangan desa agar desa kuat dan percaya diri.

Kemudian untuk fasilitas kesehatan sebesar Rp 425,14 miliar, pengembalian pekerja migran Indonesia Rp 16,09 miliar, serta operasional sebesar Rp 1,65 miliar.