Warga di Bawah 45 Tahun Boleh Kembali Beraktivitas, Menpan RB Ingatkan ASN 5 Hal Ini

JAKARTA,KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) tetap mematuhi aturan terkait PSBB dan Surat Edaran (SE) dalam bekerja dan beraktivitas.

Hal ini disampaikannya menanggapi pernyataan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang akan membolehkan warga berusia di bawah 45 tahun kembali bekerja.

Ada lima hal yang diingatkan Tjahjo kepada ASN. Pertama, ASN diminta untuk tak mudik. 

"Benar, ASN diharapkan mampu mematuhi aturan yang sudah ada. ASN diminta untuk tidak mudik. Kemudian tetap bekerja (sesuai peraturan dan ketentuan pemerintah)," ujar Tjahjo saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (12/5/2020).

Ketiga, Tjahjo mengimbau kepada ASN ikut berperan dalam melakukan kampanye tidak mudik.

Baca juga: Wakil Wali Kota Bekasi Dukung Pemerintah Izinkan Warga Berusia di Bawah 45 Tahun Beraktivitas

Keempat, ASN diminta disiplin dalam memakai masker dan menjaga jarak atau physical distancing.

"Kelima, ikut gotong royong mencegah penularan Covid-19 dan memberi contoh di dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya," tutur Tjahjo.

Masih terkait rencana pemerintah membolehkan warga usia di bawah 45 tahun ke bawah kembali bekerja, Tjahjo menegaskan hingga saat ini belum ada produk hukum yang memperbolehkan warga berusia 45 tahun kebawah untuk kembali bekerja.

Dengan demikian, ketentuan operasional sektor usaha tertentu dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB tetap berlaku.

"Produk hukum/dasar perintah bahwa usia 45 tahun (kebawah) kembali bekerja belum ada. Sehingga masih berlaku PP tentang PSBB. Dalam PP itu diatur bahwa hanya sektor usaha tertentu yang dapat beroperasi, khususnya pelayanan umum tetap tidak terganggu," ujar Tjahjo sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa.

Sehingga, dengan mempertimbangkan PP tentang PSBB itu, jika ada keputusan warga berusia 45 tahun ke bawah bisa kembali bekerja, harus memperhatikan aturannyang ada.

"Artinya, hanya sektor yang diperbolehkan beroperasi yang bisa bekerja kembali. Seperti sektor logistik, pelayanan umum, kesehatan," tutur Tjahjo.

Oleh karena itu, Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor 19 tentang sistem kerja ASN terkait kerja dari rumah (WFH) menurutnya belum perlu diubah.

Baca juga: Saat Pemerintah Izinkan Warga Berusia di Bawah 45 Tahun Kembali Beraktivitas

"SE itu mengatur bahwa pejabat pembina kepegawaian mengatur pelaksanaan WFH dengan beberapa pertimbangan. Jadi menurut saya itu masih relevan dengan apa yang sampaikan oleh ketua Gugus Tugas," tutur Tjahjo.

Sebab, SE Menpan RB mengenai WFH pada wilayah PSBB merupakan pelaksanaan dari PP tentang PSBB yang dikeluarkan pemerintah dengan persyaratan yang ketat.