Kompas.com - 12/05/2020, 06:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gejayan, Yogyakarta, menjadi simbol pergolakan politik yang tak lekang oleh zaman. Tragedi berdarah berlangsung di tempat itu 22 tahun silam, tepatnya pada 8 Mei 1998.

Kala itu gerakan mahasiswa yang menjadi tumpuan utama dalam melengserkan Soeharto dari kekuasaan tak hanya lahir di ibu kota. Gerakan mahasiswa menjamur di hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia, termasuk di Yogyakarta.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 1997 mengakibatkan harga bahan pokok meroket. Imbasnya, masyarakat pun kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Baca juga: Mengenang Moses Gatutkaca dan Peristiwa Gejayan pada 8 Mei 1998..

 

Situasi itu menjadi momentum bagi mahasiswa menuntut Presiden Soeharto yang puluhan tahun melanggengkan kekuasaannya lewat rezim Orde Baru untuk lengser.

Hari itu, mahasiswa dari beberapa universitas di Yogyakarta menyuarakan aksi keprihatinan dan menuntut Soeharto mundur.

Aksi protes bermula di masing-masing kampus sekitar pukul 09.00 WIB. Mahasiswa Universitas Gadjah Mada melakukan aksi di bundaran kampus.

Sementara itu mahasiswa Universitas Sanata Dharma dan mahasiswa IKIP Negeri Yogyakarta (kini UNY) melakukan aksi di halaman kampus masing-masing.

Orasi demi orasi yang menuntut Soeharto turun menggema di halaman kampus masing-masing. Peristiwa semakin memanas ketika mahasiswa mulai bergerak menuju UGM untuk bergabung.

Baca juga: Peristiwa Penting Era Reformasi

Aparat keamanan tak memberikan izin atas aksi tersebut, apalagi aksi ini diikuti oleh masyarakat. Bentrokan akhirnya terjadi. Aksi saling dorong juga dilakukan oleh kedua belah pihak.

Dilansir dari Harian Kompas yang terbit pada 9 Mei 1998, hingga pukul 23.00 WIB pada 8 Mei 1998, Jalan Kolombo, Yogyakarta, masih memanas akibat bentrokan ribuan mahasiswa dan masyarakat dengan ratusan aparat keamanan, menyusul saling serang antara aparat dan para demonstran.

Mahasiswa dan masyarakat melawan aparat dengan batu, petasan, bahkan bom molotov. Aparat keamanan akhirnya mulai membubarkan demonstran dengan tembakan gas air mata, semprotan air dari kendaraan water gun, dan pengejaran ke IKIP Yogyakarta dan Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta.

Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Peristiwa Gejayan atau Tragedi Yogyakarta yang menyebabkan ratusan orang luka-luka. Satu orang tewas, yaitu mahasiswa MIPA dari Universitas Sanata Dharma, Moses Gatutkaca.

Baca juga: #GejayanMemanggil dan Suara dari Gejayan...

Tubuh Moses Gatutkaca ditemukan tergeletak oleh mahasiswa di sekitar Posko PMI di Sanata Dharma. Mahasiswa kalahiran Banjarmasin itu meninggal dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Panti Rapih.

Menurut dr. Sudomo Jatmiko SPB dari UGD RS Panti Rapih, Moses mengalami perdarahan telinga akibat pukulan benda tumpul.

Nama Moses lantas dijadikan nama jalan di sebelah Universitas Sanata Dharma yang mulanya bernama Jalan Kolombo, untuk mengenang peristiwa Gejayan.

Peristiwa tersebut sekaligus menjadi tonggak sejarah bagi gerakan mahasiswa di Yogyakarta. Mahasiswa yang awalnya menggelar aksi di dalam kamus mulau berani menggeser kegiatannya di luar kampus.

Selepas dua dasawarsa setelah Soeharto lengser, romantisme Gejayan sebagai simbol sejarah pergerakan mahasiswa Indonesia tak pudar. Gejayan kembali tampil sebagai simbol penentang kesewenang-wenangan elite politik Indonesia.

Baca juga: Gejayan Memanggil Lagi, Elemen Masyarakat Yogya Tolak Omnibus Law

Lewat tagar #GejayanMemanggil pada 22 September 2019, ia kembali mengingatkan kesadaran publik yang terdiri dari gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menentang pemerintah dan DPR yang hendak mengesahkan sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU) bermasalah menjadi undang-undang.

Mereka berdemontrasi menyuarakan penolakannya di Gejayan, Yogyakarta.

Para mahasiswa dan elemen masyarakat sipil mendesak pemerintah dan DPR agar tak mengesahkan revisi Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Revisi tersebut dianggap mengebiri kewenangan lembaga KPK dengan menambahkan dewan pengawas yang membatasi fungsi penindakan.

Selain itu fungsi penyadapan KPK juga dikebiri dengan harus adanya izin sebelum menyadap. Hal itu diyakini memudahkan koruptor lolos dalam proses hukum.

Baca juga: Pengamat: Unjuk Rasa Gejayan Memanggil, Menginterupsi Kekuasaan

 

Mereka juga menuntut pemerintah dan DPR menghapus sejumlah pasal yang mengancam kebebasan berpendapat seperti penghinaan presiden dalam Rancangan KUHP serta pasal lainnya yang merugikan masyarakat di RUU lain.

Saat itu demonstrasi besar-besaran menentang sikap pemerintah dan DPR muncul di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Suasana dan atmosfernya mirip dengan masa reformasi 1998 ketika hampir semua mahasiswa turun ke jalan dan berdemonstrasi di depan Gedung DPR.

Kala itu para mahasiswa kembali menunaikan tugas sejarahnya menjadi penyambung lidah rakyat, saat kepentingan rakyat dikangkangi syahwat politik sejumlah elite.

Demikian pula Gejayan sebagai simbol pergerakan mahasiswa yang kembali memanggil, juga menunaikan tugas sejarahnya sebagai pengingat atas perjuangan melawan para elite politik yang sewenang-wenang.

Sejarah mencatat bahwa perjuangan melawan elite politik yang sewenang-wenang tak akan pernah usai. Maka, bukan hal yang mustahil jika Gejayan kembali memanggil.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IPW Duga Pelecehan Putri Candrawathi untuk Ringankan Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J

IPW Duga Pelecehan Putri Candrawathi untuk Ringankan Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
IPW Ungkap Dugaan Aliran Uang Konsorsium 303 ke Oknum Polisi

IPW Ungkap Dugaan Aliran Uang Konsorsium 303 ke Oknum Polisi

Nasional
Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Nasional
Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Nasional
KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

Nasional
Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Nasional
KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

Nasional
'Pesona' PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

"Pesona" PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

Nasional
Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Nasional
Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

Nasional
Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Nasional
KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

Nasional
UPDATE 26 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,91 Persen, Ketiga 26,96 Persen

UPDATE 26 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,91 Persen, Ketiga 26,96 Persen

Nasional
RUU Kesehatan Omnibus Law di Prolegnas 2023, IDI Minta Klarifikasi DPR karena Tak Dilibatkan

RUU Kesehatan Omnibus Law di Prolegnas 2023, IDI Minta Klarifikasi DPR karena Tak Dilibatkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.