Formappi: Rakyat Tak Butuh Regulasi Pengelolaan Energi di Tengah Pandemi

Kompas.com - 11/05/2020, 14:26 WIB
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) Lucius Karus menilai revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) seharusnya tidak menjadi prioritas bagi DPR di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Lucius, regulasi yang dibutuhkan masyarakat saat ini terkait penanganan pandemi, bukan regulasi soal pengelolaan energi.

"Rakyat saat ini tidak membutuhkan bagaimana regulasi pengelolaan energi di tengah situasi sulit akibat pandemi. Yang dibutuhkan rakyat saat ini jelas, bagaimana regulasi yang tepat untuk mengatasi pandemi dan segala efek sampingnya," kata Lucius kepada Kompas.com, Senin (11/5/2020).

Baca juga: Senin Siang, Komisi VII DPR Rapat Pengambilan Keputusan RUU Minerba

Lucius menuturkan, legislasi yang disusun seharusnya mengabdi pada kepentingan rakyat dan seusai dengan kebutuhan mengatasi pandemi.

Sedangkan, Lucius menilai regulasi terkait pengelolaan energi maupun investasi sama sekali tak menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung.

"Di tengah pandemi, urusan energi bukan terutama, soal investasinya, tetapi soal bagaimana rakyat tetap bisa beraktivitas jika harga BBM dan kebutuhan lain bisa meringankan rakyat," ucapnya.

Baca juga: RUU Minerba, Pembagian Keuntungan Hasil Pertambangan untuk Pemda Berubah

Lucius berpendapat, DPR bukannya tidak tahu atau tidak paham apa yang diinginkan publik terkait RUU Minerba dan RUU kontroversial lainnya.

Namun, keinginan publik tersebut bertentangan dengan keinginan DPR.

Menurut Lucius, keinginan DPR mengesahkan RUU Minerba saat publik tidak membutuhkan RUU tersebut menunjukkan bahwa pembahasan ditujukan untuk kepentingan investor dan elite politik.

"Karena ngotot dengan RUU Minerba, maka sangat mungkin pengesahan RUU ini untuk melayani kepentingan investor atau juga kepentingan elite politik yang dihidupi oleh dunia investasi pertambangan," kata Lucius.

Baca juga: RUU Minerba, Pemegang Izin Usaha Wajib Reklamasi Lahan Pascatambang hingga 100 Persen

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK Sebut Pemotongan Hewan Kurban Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Menko PMK Sebut Pemotongan Hewan Kurban Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
2.657 Kasus Baru Covid-19, Rekor Penambahan Tertinggi Sejak 2 Maret

2.657 Kasus Baru Covid-19, Rekor Penambahan Tertinggi Sejak 2 Maret

Nasional
UPDATE 9 Juli: Tambah 58, Total Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 3.417

UPDATE 9 Juli: Tambah 58, Total Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 3.417

Nasional
Kemendikbud: Akses Fasilitas Penunjang Pembelajaran Campuran Perlu Diperluas

Kemendikbud: Akses Fasilitas Penunjang Pembelajaran Campuran Perlu Diperluas

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.657, Kasus Covid-19 di Indonesia Lampaui 70.000

UPDATE: Bertambah 2.657, Kasus Covid-19 di Indonesia Lampaui 70.000

Nasional
Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK

Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK

Nasional
PDI-P Usung Keponakan Prabowo Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

PDI-P Usung Keponakan Prabowo Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

Nasional
Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

Nasional
Diplomasi 'High Level', di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

Diplomasi "High Level", di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

Nasional
Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

Nasional
Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

Nasional
Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

Nasional
Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

Nasional
Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

Nasional
PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X