Kompas.com - 11/05/2020, 12:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), Bambang Wuryanto, menyampaikan sejumlah perubahan dalam RUU Minerba dalam rapat kerja pengambilan keputusan bersama pemerintah, Senin (11/5/2020).

Bambang menyebutkan salah satu poin yang diubah dalam RUU Minerba yaitu terkait pembagian hasil kegiatan pertambangan.

Pembagian hasil untuk pemerintah provinsi (pemprov) yang semula hanya 1 persen, dinaikkan menjadi 1,5 persen.

Baca juga: Adu Cepat RUU Minerba dan Omnibus Law Sektor Pertambangan, Ada Apa?

"Terkait bagian pemerintah daerah dari hasil kegiatan pertambangan, jika sebelumnya pemprov hanya dapat 1 persen, melalui RUU ini ditingkatkan menjadi 1,5 persen," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Ketentuan soal pembagian keuntungan diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4 persen kepada pemerintah dan 6 persen kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.

Perincian bagian untuk pemerintah daerah, yaitu 1 persen untuk pemerintah provinsi, 2,5 persen untuk pemerintah kabupaten/kota penghasil, dan 2,5 persen untuk pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Dalam draf RUU Minerba yang diterima Kompas.com, pembagian untuk pemerintah daerah menjadi 1,5 persen untuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota penghasil sebesar 2,5 persen dan 2 persen untuk pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Baca juga: DPR Usulkan Pembahasan RUU Sumber Daya Air dan Revisi UU Minerba

Selain itu, Bambang menuturkan bahwa revisi UU Minerba memberikan kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan jalan pertambangan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 91 ayat (1).

"Adanya kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK untuk menggunakan jalan pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan," ujar Bambang.

Jalan pertambangan yang dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (2), dapat dibangun sendiri oleh pemegang IUP atau IUPK atau bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki jalan yang dapat dipergunakan sebagai jalan pertambangan.

"Jalan pertambangan tersebut dapat dibangun sendiri atau kerja sama," ucapnya.

Pasal 91 tersebut diubah dari yang sebelumnya berbunyi, pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Undang KPK, Komisi VII Minta Masukan soal UU Migas dan UU Minerba

Dalam rapat hari ini, DPR dan pemerintah akan mengambil Keputusan Tingkat I terhadap RUU Minerba. Jika disepakati, maka RUU akan segera disahkan melalui Rapat Paripurna DPR.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno sebelumnya menjelaskan, Panja RUU Minerba telah menggelar rapat pembahasan sebanyak 12 kali, di antaranya bersama dengan pemerintah.

"Ya, melalui raker dengan lima menteri. Sudah 12 kali pertemuan Panja, bersama-sama pemerintah juga dalam membahas DIM (daftar inventarisasi masalah)," kata Eddy saat dihubungi, Senin.

Menurutnya, selama pembahasan dilakukan, DPR mematuhi peraturan perundang-undangan dan tata tertib yang berlaku.

Eddy pun mengatakan jika ada masyarakat yang keberatan dengan RUU Minerba setelah disahkan, dapat mengujinya lewat Mahkamah Konstitusi (MK).

"SOP pembahasan tidak ada yang salah dan dilanggar. Kewenangan pembahasan RUU ada di DPR dan pemerintah," ucapnya.

"Jika ada UU yang sudah disahkan dan ada pihak yang merasa tidak terakomodasi aspirasinya, ada pintu gugatan sebagaimana diatur oleh konstitusi, yakni judicial review melalui MK," imbuh Eddy.

Baca juga: Diperiksa 5 Jam di KPK, Dirjen Minerba Ditanya soal Regulasi Izin Tambang

RUU Minerba yang ditetapkan sebagai program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2020 merupakan usul DPR.

Eddy mengatakan seluruh fraksi mendukung pengesahan revisi UU tersebut.

Seluruh fraksi, kata Eddy, telah menyampaikan kritik dan masukan yang tajam terhadap RUU Minerba.

"Semuanya aktif terlibat dan sangat tajam mengkritisi DIM yang dibahas selama ini untuk memastikan bahwa produk UU yang dilahirkan, mampu menjawab kebutuhan sektor minerba ke depannya, memberikan kepastian hukum dan juga memberikan nilai tambah yang optimal bagi negara," tutur dia.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Kembali Janji Akan Tambah Bansos jika Ada Kelebihan APBN

Jokowi Kembali Janji Akan Tambah Bansos jika Ada Kelebihan APBN

Nasional
Tips dari Pengamat Politik untuk Puan Maharani jika Mau Punya Elektabilitas Tinggi

Tips dari Pengamat Politik untuk Puan Maharani jika Mau Punya Elektabilitas Tinggi

Nasional
Alasan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang Mau Gabung Tim Kuasa Hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi

Alasan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang Mau Gabung Tim Kuasa Hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi

Nasional
Hindari Makanan-Minuman Manis Berlebih, Kemenkes Ingatkan Risiko Obesitas dan Diabetes

Hindari Makanan-Minuman Manis Berlebih, Kemenkes Ingatkan Risiko Obesitas dan Diabetes

Nasional
Ayah Ungkap Ipda Arsyad Daiva Kecewa Disanksi Demosi 3 Tahun: Dia Manusia Biasa, Saya Harus Besarkan Hatinya...

Ayah Ungkap Ipda Arsyad Daiva Kecewa Disanksi Demosi 3 Tahun: Dia Manusia Biasa, Saya Harus Besarkan Hatinya...

Nasional
Kejagung Periksa 3 Karyawan Waskita Karya soal Dugaan Korupsi Terkait Waskita Beton Precast

Kejagung Periksa 3 Karyawan Waskita Karya soal Dugaan Korupsi Terkait Waskita Beton Precast

Nasional
Jokowi Sebut Penyaluran BLT BBM Capai 96,6 Persen

Jokowi Sebut Penyaluran BLT BBM Capai 96,6 Persen

Nasional
KPK Dalami Penggunaan 'Private Jet' Lukas Enembe dan Keluarga

KPK Dalami Penggunaan "Private Jet" Lukas Enembe dan Keluarga

Nasional
Terima Suap, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

Terima Suap, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

Nasional
Profil Febri Diansyah, Eks Jubir KPK yang Kini Jadi Pengacara Putri Candrawathi di Kasus Ferdy Sambo

Profil Febri Diansyah, Eks Jubir KPK yang Kini Jadi Pengacara Putri Candrawathi di Kasus Ferdy Sambo

Nasional
Jokowi Blusukan ke Pasar, Pedagang Minta Harga Bahan Pokok Jangan Dinaikkan

Jokowi Blusukan ke Pasar, Pedagang Minta Harga Bahan Pokok Jangan Dinaikkan

Nasional
Bareskrim Usut Kasus Penipuan Robot Trading Mark AI, Kerugian Korban Diduga Rp 25 Miliar

Bareskrim Usut Kasus Penipuan Robot Trading Mark AI, Kerugian Korban Diduga Rp 25 Miliar

Nasional
7 Juta Orang Sudah Terima BSU, Jokowi Perintahkan Percepat Penyalurannya

7 Juta Orang Sudah Terima BSU, Jokowi Perintahkan Percepat Penyalurannya

Nasional
Nilai Wajah Cemberut Puan Pengaruhi Persepsi Publik, Pengamat: Gesturnya Masih Elite

Nilai Wajah Cemberut Puan Pengaruhi Persepsi Publik, Pengamat: Gesturnya Masih Elite

Nasional
Granat-Amunisi yang Ditemukan di Bekasi Milik Mendiang Perwira TNI AU

Granat-Amunisi yang Ditemukan di Bekasi Milik Mendiang Perwira TNI AU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.