Dalam RUU Cipta Kerja, Pemerintah Dinilai Terlalu Berpihak pada Kepentingan investasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menilai draf omnibus law RUU Cipta Kerja yang disusun pemerintah merupakan upaya institusionalisasi rezim investasi.

“Ini upaya institusionalisasi rezim investasi di periode Jokowi setelah berhasil menginstitusikan investasi di dalam satu kementerian,” ujar Anis dalam diskusi yang digelar Fakultas Hukum UGM secara daring, Jumat (8/5/2020).

Baca juga: Migrant Care: Omnibus Law Cipta Kerja Sangat Cederai Buruh

Institusionalisasi investasi tersebut, kata Anis, dapat dilihat dari lahirnya Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

Dengan begitu, Pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat berpihak pada kepentingan investasi.

Namun di sisi lain, pemerintah justru mengabaikan hak kelompok buruh atau pekerja.

Anis mengatakan, keadaan buruh sebelum pemerintah melakukan deregulasi melalui paket kebijakan RUU Cipta Kerja sudah berada dalam kondisi memprihatinkan.

Para buruh tersebut bekerja dalam kondisi yang tidak layak, begitu juga dengan upah yang mereka terima.

Baca juga: Polemik RUU Cipta Kerja: Nasib Pekerja di Tangan Penguasa dan Pengusaha

Menurutnya, kondisi buruh akan semakin parah apabila RUU Cipta Kerja berhasil disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Sebab, sejumlah ketentuan dalam klaster ketenagakerjaan dinilai akan semakin menyurutkan eksistensi kelompok buruh.

Kemudian, pemerintah dan DPR yang sampai saat ini masih tetap membahas RUU Cipta Kerja, semakin mempertegas bahwa buruh tengah dihadapkan pada ancaman penindasan.

Baca juga: PKS: Banyak Ketentuan dalam RUU Cipta Kerja Berpotensi Rugikan Masyarakat

“(Pemerintah) memberi ruang sebanyak-banyaknya dan menggelar karpet merah untuk investor, tetapi sedemikian rupa mempermudah perusahaan untuk memperlakukan buruh sekadarnya dengan menghiraukan aspek HAM dan hak dasar buruh,” kata Anis.

Anis mengatakan, dalam deregulasi tersebut, seharusnya pemerintah menggunakan beberapa perspektif, mulai dari sosiologi, filsafat, hingga budaya hukum.

Menurutnya, perspektif pembentukan hukum tersebut tak nampak dari RUU Cipta Kerja.

“Mestinya tidak perlu dipaksakan untuk dibahas lagi, tapi karena ini rezim investasi kemudian ya terus dipaksakan,” tegas dia.