Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Mundurnya Hanafi Rais, Sekjen PAN: Kami Hormati Keputusannya

Kompas.com - 07/05/2020, 08:20 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menghormati keputusan putra sulung Amien Rais, Hanafi Rais, yang mengajukan pengunduran diri dari anggota DPR dan kepengurusan partai.

"Kita hormati keputusan Hanafi untuk mengundurkan diri dari DPR dan kepengurusan harian," kata Eddy ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (6/5/2020).

Eddy mengatakan, Hanafi bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat baik di dalam dan di luar struktur kepengurusan partai, bahkan di luar parlemen.

Baca juga: Ketua DPP PAN: Insya Allah Mas Hanafi Akan Tetap Ada di PAN

Ia juga meyakini, Hanafi bisa berprestasi di jalur politik dan sosial karena memiliki wawasan luas dan memiliki jaringan yang baik.

"Saya yakin, adinda saya Hanafi mampu mencetak prestasi baik di masa mendatang, baik di jalur politik, sosial dan lainnya, karena ia adalah anak muda yang cerdas, berwawasan luas dan memiliki jaringan yang baik kepada tokoh-tokoh nasional," ujarnya.

Diberitakan, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2019-2024 Hanafi Rais menyatakan mundur dari jabatannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus di kepengurusan PAN.

Baca juga: Hanafi Rais Mundur dari Kepengurusan PAN dan Keanggotaan DPR

Keputusan Hanafi terlampir dalam surat tertanggal 5 Mei 2020.

"Bersama surat ini, saya menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan DPP PAN 2020-2025, dari Ketua Fraksi PAN DPR RI, dan dari anggota DPR RI Fraksi PAN 2019-2024," tulis Hanafi dalam surat yang ia tanda tangani tersebut.

Hanafi mengatakan, pasca-Kongres PAN pada Februari lalu, ia berharap partainya dapat menegakkan prinsip keadilan untuk menjaga keutuhan dan kebersamaan antarkader.

Namun, ia menilai, Kongres V PAN justru sarat akan kekerasan dan mencoreng wajah partai.

Baca juga: Dua Kemungkinan yang Dihadapi PAN Tanpa Amien Rais dan Keluarga

Di sisi lain, Hanafi berpendapat, saat ini PAN cenderung bersikap konformitas terhadap kebijakan pemerintah.

Padahal, menurut dia, banyak kader dan simpatisan ingin PAN menjadi antitesis dari pemegang kekuasaan.

"Kecenderungan melakukan konformitas terhadap kekuasaan sekalipun didahului dengan kritik-kritik, bukan sikap yang adil di saat banyak kader dan simpatisan menaruh harapan PAN menjadi antitesis dari pemegang kekuasaan," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com