Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi V Gelar Rapat Dengan Menhub Bahas Antisipasi Mudik Lebaran

Kompas.com - 06/05/2020, 10:58 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi V menggelar rapat kerja secara virtual dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono serta Korlantas Polri, Rabu (6/5/2020).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR Lasarus membahas tentang antisipasi mudik lebaran tahun 2020.

"Dalam rapat secara virtual ini dalam rangka membahas antisipasi mudik lebaran tahun 2020 1441 hijriyah di tengah pandemi covid-19," kata Lasarus.

Baca juga: Kata Kemenhub Soal Sanksi Mudik Mulai 7 Mei 2020

Lasarus mengatakan, masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan melakukan mudik setiap tahun dalam menyongsong Hari Raya Idul Fitri tahun 2020. Namun, langkah tersebut tidak mungkin dilakukan selama masa pandemi.

"Dalam kondisi di pandemi ini perlu diterapkan kebijakan agar dapat mencegah penularan virus ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Lasarus juga menyinggung peraturan menteri perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah yang sudah mengatur pergerakan transportasi selama lebaran.

Baca juga: PSBB Jabar Dimulai Hari Ini, Ada 232 Titik Penyekatan Larangan Mudik

Lasarus meminta, Menteri Perhubungan Budi Karya untuk menjelaskan lebih detail terkait larangan mudik terutama di wilayah yang telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Larangan sementara mudik berlaku Jabodetabek dan daerah lain yang menerapkan PSBB atau zona merah, baik transportasi darat, laut, kereta, udara kecuali untuk angkutan logistik, sanitasi dan pangan, oleh karena itu, dalam rapat ini komisi v hendak mendapatkan penjelasan dari menteri perhubungan dan PUPR dan Korlantas Polri," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com