Ketua DPP PKS Desak Pemerintah Hentikan PHK Buruh Akibat Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mendesak pemerintah untuk segera mengurangi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi virus corona (Covid-19).

Sebab, menurut dia, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan sudah ada 3 juta pekerja sektor usaha sudah di rumahkan.

"Saya mendesak pemerintah untuk menghentikan gelombang PHK buruh nasional," kata Mardani dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/5/2020).

Baca juga: Badai PHK di Tengah Corona

Mardani berharap pemerintah bisa segera mencari solusi atas permasalahan PHK terhadap buruh ini.

Salah satunya dengan cara memanggil perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan asosiasi perusahaan.

"Harus dipikirkan solusi taktis agar tidak terus bertambah PHK agar tidak semakin memberatkan buruh kita," ujarnya.

Baca juga: Ancaman Pekerja Pers di Tengah Pandemi Covid-19: PHK, Kekerasan, hingga Kebebasan

Dia melanjutkan, pemerintah juga harus memberi pelatihan terhadap buruh yang dirumahkan akibat pademi Covid-19.

Sehingga, para buruh bisa kreatif dan beralih menjadi wirausaha.

"Pemerintah selain mengajak duduk asosisasi perusahaan di Indonesia bisa juga memanfaatkan program di Kementerian Ketenagakerjaan RI yaitu melalui balai latihan kerja," ucap Mardani.

Diketahui, sejak virus corona merebak dan menjadi pandemi, kasus PHK terus terjadi.

Baca juga: Kena PHK, Bisakah Mengajukan Pencairan Dana JHT ke BPJamsostek?

Data Kementerian Tenaga Kerja per 20 April 2020 menyebutkan, hampir tiga juta karyawan dirumahkan atau kena PHK.

Namun angka lebih fantastis disodorkan Kadin. Mereka menyebut, orang yang menjadi korban PHK bisa mencapai 15 juta jiwa.

Angka itu jauh lebih besar dari data Kemenaker. Pasalnya, kementerian tersebut belum menghitung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kadin memprediksi, jumlah orang yang kena PHK bisa terus bertambah hingga puluhan juta.