Salin Artikel

Ketua DPP PKS Desak Pemerintah Hentikan PHK Buruh Akibat Covid-19

Sebab, menurut dia, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan sudah ada 3 juta pekerja sektor usaha sudah di rumahkan.

"Saya mendesak pemerintah untuk menghentikan gelombang PHK buruh nasional," kata Mardani dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/5/2020).

Mardani berharap pemerintah bisa segera mencari solusi atas permasalahan PHK terhadap buruh ini.

Salah satunya dengan cara memanggil perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan asosiasi perusahaan.

"Harus dipikirkan solusi taktis agar tidak terus bertambah PHK agar tidak semakin memberatkan buruh kita," ujarnya.

Dia melanjutkan, pemerintah juga harus memberi pelatihan terhadap buruh yang dirumahkan akibat pademi Covid-19.

Sehingga, para buruh bisa kreatif dan beralih menjadi wirausaha.

"Pemerintah selain mengajak duduk asosisasi perusahaan di Indonesia bisa juga memanfaatkan program di Kementerian Ketenagakerjaan RI yaitu melalui balai latihan kerja," ucap Mardani.

Diketahui, sejak virus corona merebak dan menjadi pandemi, kasus PHK terus terjadi.

Data Kementerian Tenaga Kerja per 20 April 2020 menyebutkan, hampir tiga juta karyawan dirumahkan atau kena PHK.

Namun angka lebih fantastis disodorkan Kadin. Mereka menyebut, orang yang menjadi korban PHK bisa mencapai 15 juta jiwa.

Angka itu jauh lebih besar dari data Kemenaker. Pasalnya, kementerian tersebut belum menghitung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kadin memprediksi, jumlah orang yang kena PHK bisa terus bertambah hingga puluhan juta.

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/04/11042611/ketua-dpp-pks-desak-pemerintah-hentikan-phk-buruh-akibat-covid-19

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke