4 Prototipe Ventilator Sedang Diujicoba Kementerian Kesehatan

Kompas.com - 03/05/2020, 20:54 WIB
Ventilator portabel yang dikembangkan tim dosen ITB. DOK.Laman ITBVentilator portabel yang dikembangkan tim dosen ITB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat prototipe ventilator yang sedang dikembangkan di dalam negeri tengah dalam proses pengujian di Balai Pengaman Fasilitas Kesehatan (BPFK) Kementerian Kesehatan.

"Sebagian masih melakukan uji endurance sebagai tahap akhir. Setelah itu dilakukan uji klinis yang saya kira memakan waktu seminggu," kata Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro di Graha BNPB, Jakarta, Minggu (3/5/2020) sore.

Ia menambahkan, selama ini pemerintah mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan ventilator di dalam negeri. Hal itu disebabkan karena tidak adanya perusahaan yang memproduksi ventilator di Tanah Air.

Baca juga: Pacu Produksi Ventilator Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Regulasi

Namun, seiring dengan masifnya perkembangan kasus Covid-19, sejumlah alat kesehatan termasuk ventilator menjadi komoditas yang penting. Karena itu, para peneliti dan perekayasa di dalam negeri mengembangkan ventilator yang 100 persen materialnya menggunakan produk dalam negeri.

"Alhamdulillah kami sudah sampai pada empat prototype ventilator yang semuanya sudah melalui pengujian BPFK Kemenkes," imbuh dia.

Keempat ventilator itu merupakan hasil pengembangan dari Institut Teknologi Bandung ( ITB), Universitas Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknolog (BPPT) serta sebuah perusahaan swasta.

Bila proses pengembanan selesai, diharapkan ada industri yang tertarik untuk memproduksinya secara massal.

"Kami harapkan nantinya produksi dari mereka bisa memenuhi kebutuhan. Sejauh ini komunikasi dengan Kemenkes dibutuhkan paling tidak 1.000 ventilator untuk jenis CPAP, dan 668 ventilator jenis ambu bag," ujar dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X