Mardani Berharap Mundurnya Belva Diikuti Staf Khusus Lain yang Berkonflik Kepentingan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengapresiasi CEO Ruangguru Adamas Belva Delvara yang mengundurkan diri dari jabatan Staf Khusus Presiden Joko Widodo.

Mardani mengatakan, sudah sewajarnya semua pihak di pemerintahan menegakkan etika.

"Pertama, mundurnya Belva diapresiasi karena etika memang harus ditegakkan. Semua yang ada dalam lingkaran kekuasaan mesti memegang teguh dalam bab etika," kata Mardani ketika dihubungi wartawan, Rabu (22/4/2020).

Baca juga: Mundurnya Belva dari Stafsus Diharapkan Jadi Momentum Evaluasi Kartu Prakerja

Kendati demikian, Mardani meminta agar dana pelatihan Kartu Prakerja dialokasikan untuk para pekerja dan tidak dipotong untuk pelatihan.

Lebih lanjut, Mardani berharap staf khusus milenial Jokowi lainnya, Andi Taufan mengikuti langkah Belva. 

Andi telah terbukti mengirim surat kepada para camat untuk mendukung program perusahaan pribadinya, PT Amartha Fintek.

"Andi Taufan perlu ikut langkah Belva memegang etika. Mesti ada garis yang tegas antara kekuasaan dan perusahaan pribadi," ucap dia. 

Sebelumnya diberitakan, banyak pihak menilai bantuan yang diberikan kepada masyarakat melalui program Kartu Prakerja tak efisien dan berisiko hanya menjadi pemborosan anggaran.

Sebab, Rp 5,6 triliun dana bantuan yang diberikan pemerintah untuk 5,6 juta peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja akan mengalir ke kantong-kantong lembaga pelatihan.

Baca juga: Mengulik Profil Pintaria, Mitra Kartu Prakerja Pemerintah

Mereka mayoritas adalah startup yang bekerja sama dengan pemerintah tersebut sekaligus menjadi penyedia pelatihan yang dilakukan secara online.

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kartu Prakerja Rp 20 triliun.

Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dari rencana awal Rp 10 triliun lantaran program Kartu Prakerja kini beralih haluan dari program jaring pengaman untuk pencari kerja menjadi bantuan sosial bagi pihak-pihak yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemik virus corona.

Alokasi anggaran Kartu Prakerja itu memiliki porsi sekitar 4,9 persen dari total keseluruhan anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi yang sebesar Rp 405,1 triliun.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 20 triliun itu, Rp 19,88 triliun digunakan untuk manfaat dan insentif kepada masyarakat yang nominalnya masing-masing Rp 3,55 juta untuk 5,6 juta peserta yang mendaftar di prakerja.go.id dan dipilih acak sesuai sistem Kartu Prakerja.

Sisanya, digunakan untuk operasional program.