Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FBLP: Banyak Buruh di Jabodetabek Tak Dapat Bansos

Kompas.com - 22/04/2020, 20:23 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih mengungkapkan munculnya kecemburuan sosial di kalangan buruh karena tak mendapatkan bantuan sosial (bansos) saat pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Perlakuan diskriminasi sangat mengkhawatirkan karena kecemburuan sosial sudah melekat," ujar Jumisih dalam diskusi via live streaming bersama Komnas HAM, Rabu (22/4/2020).

Baca juga: Atasi Dampak Pandemi Covid-19, Kemensos Tambah 4,8 Juta Penerima Bansos Sembako

Jumisih mengungkapkan banyak buruh di Jabodetabek tak mendapatkan distribusi bansos.

Sebab, sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk) maupun KK (Kartu Keluarga), mereka tidak tercatat sebagai warga Jabodetabek.

"Teman-teman buruh banyak tidak mendapatkan bansos, utamanya di Sukapura (Jakarta Utara), lokasi ini kami himpun dari anggota, tentu di luar ini banyak sekali karena ini baru anggota kami," kata dia.

Jumisih mengatakan, para buruh tersebut sebelumnya telah didata oleh RT tempat mereka tinggal.

Namun demikian, setelah pendataan selesai, hingga kini mereka tak kunjung mendapatkan kepastian.

"Oleh RT sudah di data, saat kawan-kawan mendatangi RT, respons RT juga beda-beda. Ada yang cuek, ada yang menyampaikan memang enggak dapat, sampai sekarang memang belum terealisasi," katanya.

Baca juga: Jokowi Minta Kapolri Pastikan Warga yang Tak Punya KTP DKI Dapat Bansos

Jumisih pun berharap pemerintah bisa merespons kekurangan dalam pendistribusian bansos tersebut.

Terlebih, pemberian bansos sangat krusial di tengah pandemi Covid-19.

"Biar bagaimanapun situasi sekarang harus detil yang memang semuanya harus direspons secara cepat dan menyeluruh oleh pemerintah," terang dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com