Wali Kota Solo Tetapkan KLB Dinilai Contoh Ketanggapan Merespons Covid-19

Kompas.com - 18/04/2020, 10:21 WIB
Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo bersama Waka Polda Jateng, Brigjen Pol Ahmad Luthfi meninjau Posko Covid-19 di Grha Wisata Niaga Solo, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2020). KOMPAS.com/LABIB ZAMANIWali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo bersama Waka Polda Jateng, Brigjen Pol Ahmad Luthfi meninjau Posko Covid-19 di Grha Wisata Niaga Solo, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis Drone Emprit, Ismail Fahmi memuji kebijakan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo yang segera menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) virus corona pada 13 Maret 2020.

Ismail menyatakan, langkah Rudy justru merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam penanganan Covid-19.

"Contoh di Solo, Wali Kota Solo Pak Rudy tiba-tiba tidak apa-apa menetapkan KLB di Solo. Gara-gara ada Covid-19," kata Ismail Fahmi dalam diskusi online "Hoaks, Opini Publik, dan Pandemik Corona", Jumat (17/4/2020).

Adapun, Hadi Rudyatmo menetapkan KLB di Solo pada 13 Maret 2020. Penetapan dilakukan tidak lama setelah ada pasien Covid-19 yang meninggal di RSUD Dr Moewardi Solo.

Baca juga: Kelurahan di Solo Terapkan Denda kepada Petugas yang Tak Pakai Masker

Meski demikian, saat itu kondisi di Solo masih terkendali dan belum ada gejolak apa pun. Hal inilah yang menjadi apresiasi Fahmi.

"Apakah ada gejolak di sana? Tidak ada. Masyarakat bersama Pak Rudy," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, kepercayaan antara warga dan pemerintah dalam situasi itu pun terbangun.

Ismail menyatakan membangun kepercayaan dalam penanganan Covid-19 merupakan salah satu kunci yang harus dilakukan pemerintah.

"Ini sesuatu yang luar biasa, tidak ada yang disembunyikan, sampaikan apa adanya. Kerja samanya jadi enak," tuturnya.

Status KLB virus corona di Solo kemudian diperpanjang hingga 26 April 2020.

Baca juga: Pemkot Solo Kembali Perpanjang Status KLB Corona hingga 26 April 2020, Ini Alasannya

Sebab, jumlah kasus positif Covid-19, orang dalam pemantauan (ODP), dan pasien dalam pengawasan (PDP) di Solo terus bertambah.

Sementara itu, di lain sisi, Ismail menilai pemerintah pusat dinilai terlalu khawatir untuk membuka data Covid-19 dengan alasan akan membuat masyarakat takut atau panik.

Ia menyatakan, sebetulnya publik tidak takut dengan keterbukaan informasi.

Menurut dia, "ketakutan" tidak menempati posisi utama dalam kaitannya dengan persepsi dan emosi publik terhadap Covid-19.

Simpulan itu ia dapatkan dari analisis emosional yang dilakukan Drone Emprit tentang relasi pemerintah dan isu Covid-19.

Baca juga: Drone Emprit Ungkap Masyarakat Tak Khawatir jika Data Covid-19 Dibuka, Ini Hasil Risetnya

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.