Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggap Wajar Perusahaannya Jadi Mitra Kartu Prakerja, Ini Alasan Belva Stafsus Jokowi

Kompas.com - 15/04/2020, 16:41 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Adamas Belva Delvara memberi penjelasan soal terpilihnya Skill Academy by Ruang Guru sebagai salah satu mitra program Kartu Prakerja.

Skill Academy merupakan salah satu perusahaan yang didirikan dan dipimpin Belva sehingga banyak yang menilai ada konflik kepentingan yang terjadi.

Belva pun memberi penjelasan lewat akun Twitternya @AdamasBelva, Rabu (15/4/2020). Ia mempersilahkan kompas.com untuk mengutip keterangannya.

Lewat sebuah utas di Twitter itu, Belva menjelaskan, ia sama sekali tidak ikut dalam pengambilan keputusan apapun di program Kartu Prakerja.

Baca juga: Perusahaannya Jadi Mitra Kartu Prakerja, Belva: Saya Siap Mundur dari Stafsus Milenial Jokowi

Termasuk besaran anggaran maupun mekanisme teknisnya. Semua dilakukan independen oleh Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana (PMO).

"Dapat dicek di semua daftar kehadiran rapat mengenai Prakerja bersama Kemenko dan PMO, saya tidak pernah hadir," kata Belva.

Belva juga menegaskan penentuan mitra Kartu Prakerja dilakukan independen oleh Kemenko dan PMO, tanpa intervensi siapa pun. Saat ini mitra resmi pun juga banyak.

Total mitra ada delapan dan semuanya mengikuti proses seleksi dari akhir tahun 2019 yang dibuka untuk umum.

Baca juga: Ingatkan soal Konflik Kepentingan, ICW: Dalih Stafsus Presiden Tak Benarkan Perbuatannya

Lalu kedelapan mitra resmi itu pun kemudian juga membuka platform-nya untuk mitra umum, sehingga total mitra yang berpartisipasi di program ini mencapai puluhan mitra.

"Setahu saya, mitra baru pun juga tinggal daftar saja ke e-commerce," kata dia.

Belva menyebut proses ini mirip dengan proses kurasi Kartu Indonesia Pintar yang sudah lama berjalan. Banyak toko atau barang yang terima pembayaran dari KIP/KJP.

"Kami juga hanyalah satu "toko" dari sekian banyak toko yg menerima pembayaran via prakerja," kata dia.

Baca juga: Profil Amartha, Perusahaan Milik Stafsus Jokowi, Andi Taufan Garuda

Belva juga menegaskan, penerima manfaat prakerja bebas memilih untuk membeli dari para mitra yang mereka inginkan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Oleh karena itu, ia menegaskan keterlibatan Skill Academy bukan penunjukan langsung seperti layaknya pengadaan umum lainnya.

"Tidak benar bahwa seakan-akan kebijakan ini menguntungkan salah satu pihak, karena prosesnya jelas, dan mitra pun jumlahnya saat ini puluhan, dengan total lebih dari 2000 kelas dari berbagai bidang," katanya.

Baca juga: Belva Syah Devara, CEO Ruangguru yang Ditunjuk Jadi Stafsus Presiden

Belva juga menegaskan bahwa kebijakan Kartu Prakerja adalah bagian dari kampanye Presiden Jokowi dari pertengahan tahun 2019.

Sementara ia ditunjuk sebagai staf khusus di November 2019.

"Kebijakan program Prakerja sudah dilakukan sebelum saya menjadi staf khusus," kata dia.

Ia juga menegaskan bahwa Skill Academy sudah didirikan sejak tahun lalu dan merupakan ekstensi dari produk Ruang Guru lainnya.

Baca juga: Banyak Pelatihan Online Gratis, Mengapa Kartu Prakerja Banderol Harga Tinggi?

Pemasaran Skill Academy di berbagai media sudah dilakukan sejak tahun 2019, termasuk di televisi, digital, dan lain lain.

Sampai saat ini sudah ada satu juga pengguna yang memanfaatkan platform ini.

"Sehingga mungkin wajar jika terpilih jadi salah satu dari banyak mitra, terlepas dari saya adalah stafsus atau bukan. Saya sekali lagi tidak ikut dalam keputusan apapun, bukan pejabat pengadaan, bukan Pejabat Pembuat Komitmen, dan lain-lain," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com