Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Kementerian Tak Persulit Izin Produksi APD

Kompas.com - 15/04/2020, 16:10 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta kementerian terkait tidak mempersulit izin produksi alat pelindung diri (APD) di Indonesia.

APD yang dimaksud, antara lain baju hazmat, masker, pelindung wajah, dan sebagainya.

Sebab, di tengah pandemi Covid-19, tenaga medis sangat membutuhkan beragam APD itu untuk menangani pasien yang terjangkit virus corona.

"Semua kementerian urusan ini jangan sampai ada yang menghambat proses perizinannya. Baik urusan APD yang masih butuh standar ini, standar ini," kata Jokowi dalam rapat terbatas melalui konferensi video, Rabu (15/4/2020).

Baca juga: Kekurangan APD, Perawat Terpaksa Tanyakan Kebutuhan Pasien Covid-19 via Grup WhatsApp

Kepala Negara menambahkan, para menterinya yang bidang kerjanya berkaitan dengan izin produksi APD justru harus membantu badan usaha yang hendak melakukan produksi masal perlengkapan itu.

Ia pun meminta para menterinya mendengar keluhan pihak yang hendak memproduksi masal APD tersebut.

"Menjadi kewajiban kita untuk memperbaiki agar standar itu terpenuhi. Tetapi jangan dipersulit. Tolong ini dengarkan betul keluhan-keluhan yang ada di bawah," kata Presiden Jokowi.

"Sehingga tidak ada lagi yang namanya proses perizinan ini menghambat produksi yang ada," lanjut dia.

Baca juga: WHO: Kekurangan APD Kronis dan Global, Solusinya Kerja Sama dan Solidaritas

Untuk diketahui, hingga Kamis (9/4/2020) kemarin, pemerintah mengaku telah mendistribusikan sebanyak 700.000 set alat pelindung diri (APD) ke seluruh provinsi di Indonesia.

Seiring itu, masih ada 300.000 set APD yang segera didistribusikan.

Meski demikian, masih ada saja pemberitaan soal rumah sakit rujukan di Indonesia yang kekurangan APD. Salah satunya RSUD Gambiran, Kota Kediri, Jawa Timur. 

Salah seorang perawat bernama Minarsih mengatakan, kondisi itu menyebabkan tenaga medis memutuskan mengurangi kontak langsung dengan pasien Covid-19 yang berada di ruangan isolasi. 

Baca juga: Jumlah ODP 2.000 Orang, Sumedang Kekurangan APD

“Kami terpaksa mengurangi intensitas keluar masuk ruang isolasi karena keterbatasan APD. Di zona merah, APD hanya bisa dipakai sekali dan langsung dibuang,” ucap Minarsih dikutip dari Surya, Jumat (3/4/2020).

Sebagai gantinya, Minarsih membuat grup WhatsApp yang terdiri dari petugas ruangan dan pasien. Sehingga komunikasi bisa dilakukan secara daring tanpa harus masuk ke dalam ruang isolasi.

Selain menghilangkan kebosanan dan menyampaikan motivasi, grup WA juga dipakai untuk melaporkan kebutuhan pasien, misalnya cairan infus yang habis.

Melalui WA pula para pasien bisa saling berinteraksi dan mengenal satu sama lain, dan membangun semangat sembuh bersama-sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com