Kompas.com - 15/04/2020, 05:05 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMenteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Dalam Rakor tersebut dihasilkan beberapa hal salah satunya mencangkup PPH Pasal 21 yang akan ditanggung Pemerintah untuk industri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia terancam turun di masa pandemi Covid-19.

Menurut Sri Mulyani, di kuartal II 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi hanya 0,3 persen dan bahkan berpotensi minus 2,6 persen.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani usai rapat sidang kabinet bersama Presiden Joko Widodo melalui konferensi video, Selasa (14/4/2020).

"Kita lihat kuartal II adalah kuartal paling berat. Dimana pertumbuhan ekonomi bisa turun di 0,3 persen, hampir mendekati nol, atau bahkan negatif growht di minus 2,6 persen," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Gubernur BI: Kita Upayakan Pertumbuhan Ekonomi Tidak Lebih Rendah dari 2,3 Persen

Namun, ia mengatakan ada potensi ekonomi kembali tumbuh di kuartal III. Mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini memprediksi akan ada perbaikan sehingga pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 1,5 hingga 2,8 persen.

Meski demikian, ia menambahkan tidak tertutup kemungkinan pada kuartal III pelemahan terjadi sehingga pertumbuhan tetap minus.

"Kalau kita kondisi berat panjang, kemungkinan akan terjadi resesi dimana dua kuartal berturut-turut GDP (Gross Domestic Product) bisa negatif. Ini sedang kita upayakan untuk tidak terjadi. Memang sangat berat, namun ini kita menghadapi kondisi yang luar biasa dan kita coba atasi," lanjut ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo blak-blakan soal proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bakal turun tajam di masa pandemi Covid-19.

"Kita harus bicara apa adanya. Target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi akan terkoreksi cukup tajam. Tapi ini bukan hanya terjadi di negara kita tapi juga di negara lain juga sama, mengalami hal yang sama," ujar Jokowi.

Ia menambahkan hampir semua negara di dunia dan berbagai lembaga internasional baik International Monetary Fund (IMF), dan bank dunia sudah memprediksi ekonomi global 2020 akan memasuki periode resesi.

Baca juga: Jokowi Blak-blakan, Pertumbuhan Ekonomi Bakal Turun Tajam di Masa Pandemi Corona

Mulanya Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada 2020. Jokowi mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi internasional akan akan tumbuh negatif 2,8 persen di 2020.

Meski demikian Jokowi mengatakan semua pihak harus optimistis menghadapi tantangan tersebut.

"Kita harus menyiapkan diri dengan berbagai skenario. Kita tidak boleh pesimis dan tetap harus berikhtiar, bekerja keras untuk pemulihan-pemulihan. Baik pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan Insya Allah kita bisa," lanjut Presiden.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Panggil Ketua DPRD Bekasi sebagai Saksi Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi

KPK Panggil Ketua DPRD Bekasi sebagai Saksi Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi

Nasional
Presiden Jokowi Sambut Kunjungan PM Singapura di Bintan

Presiden Jokowi Sambut Kunjungan PM Singapura di Bintan

Nasional
KSAD: Saya Tidak Akan Segan Tindak Prajurit yang Terpapar Kelompok Radikal

KSAD: Saya Tidak Akan Segan Tindak Prajurit yang Terpapar Kelompok Radikal

Nasional
Hakim Berhalangan, Sidang Unlawful Killing Anggota FPI Ditunda

Hakim Berhalangan, Sidang Unlawful Killing Anggota FPI Ditunda

Nasional
Pesan KSAD Dudung ke Prajurit: Jangan Jadi Ayam Sayur, Kalahan kalau Diadu!

Pesan KSAD Dudung ke Prajurit: Jangan Jadi Ayam Sayur, Kalahan kalau Diadu!

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Kapasitas Tempat Ibadah di Daerah Level 1 dan 2 Boleh Sampai 75 Persen

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Kapasitas Tempat Ibadah di Daerah Level 1 dan 2 Boleh Sampai 75 Persen

Nasional
Komnas HAM Koordinasi dengan Polisi soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Komnas HAM Koordinasi dengan Polisi soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Nasional
Bareskrim Selidiki Laporan soal Edy Mulyadi yang Menyinggung Warga Kalimantan

Bareskrim Selidiki Laporan soal Edy Mulyadi yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

Nasional
Di Hadapan Prajurit, KSAD Perintahkan Komandan Satuan Antisipasi Perkembangan Kelompok Radikal

Di Hadapan Prajurit, KSAD Perintahkan Komandan Satuan Antisipasi Perkembangan Kelompok Radikal

Nasional
BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN

BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN

Nasional
Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Nasional
Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar pada 2024

Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar pada 2024

Nasional
Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Nasional
KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.