Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KRL Padat, Wali Kota Depok Minta Jakarta Sinergis Terapkan PSBB dengan Kota Satelit

Kompas.com - 14/04/2020, 17:40 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris menganggap Pemprov DKI Jakarta harus sinergis dengan kota-kota satelit Ibu Kota dalam pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Kita (berharap) sinergis saja dengan DKI, kita kan satu kesatuan, sesuai arahan presiden, sebagai Jabodetabek," kata Idris saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/4/2020).

"Kemarin kan ada juga pelanggaran kantor di Jakarta yang seharusnya karyawannya dipekerjakan di rumah (selama PSBB), tapi tidak dilakukan. Itu yang harus ditegur biar efektif. Biar mereka kerja di rumah, orang Depok ya di Depok, enggak perlu ke Jakarta," imbuh dia.

Baca juga: 5 Kepala Daerah Bodebek Minta Operasional KRL Dihentikan Selama PSBB

Idris menyoroti fenomena penumpukan penumpang kereta rel listrik (KRL)/commuter line selama 2 hari terakhir karena para komuter terpaksa masuk kantor di Jakarta. Padahal, seharusnya mereka kerja dari rumah selama PSBB di Jakarta.

Namun, KRL sebagai angkutan yang memfasilitasi para komuter dari Bekasi, Depok, dan Bogor, justru dibatasi kapasitas dan waktu operasionalnya, mengakibatkan penumpukan penumpang.

Guna melindungi warganya dari kemungkinan tertular Covid-19 akibat berdesakan di kereta, para pimpinan wilayah Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek) mengusulkan agar operasional KRL disetop ketika PSBB berlaku pada Rabu (15/4/2020) di Bodebek.

Baca juga: Penumpang KRL Padat Saat PSBB, Anies Bilang Banyak Perusahaan Tak Taat Aturan

Akan tetapi, Idris berharap agar opsi itu jadi opsi terakhir. Ia menduga, penyetopan operasional KRL akan melindungi warga dari berdesakan di kereta, namun memunculkan masalah baru.

Idris meminta Pemprov DKI Jakarta menertibkan para perusahaan bandel itu.

"Meliburkan operasi KRL tapi kalau mereka (pegawai) ada kewajiban kerja di Jakarta, mereka mau naik apa?" ujar Idris.

"Yang pasti bus nantinya akan diserbu. Diserbu juga nanti (bus) ada pembatasan, sementara mereka harus bekerja di sana. Jadi akan terjadi gesekan di bawah, makanya harus sinergi. Dia bekerja di mana? Di kantor," ia mengakhiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com