Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berapa Insentif yang Didapat Penerima Kartu Prakerja?

Kompas.com - 14/04/2020, 17:13 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah membuka pendaftaran program Kartu Prakerja sejak Sabtu (11/4/2020).

"Program Kartu Prakerja juga ditujukan sebagai sebuah instrumen social safety net untuk membantu meringankan daya beli, meringankan beban hidup, dan membantu daya beli masyarakat yang terdampak oleh Covid-19," kata Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Pralerja, Denni Puspa Purbasari, di Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa (14/4/2020).

Denni menjelaskan, insentif itu terdiri dari tiga elemen.

Baca juga: Ada 2,9 Juta Pendaftar, Simak Cara Pemilihan Peserta Program Kartu Prakerja

Pertama, insentif sebesar Rp 1 juta yang merupakan bantuan biaya pelatihan kompetensi dan keterampilan pekerja.

Nantinya, anggota Kartu Prakerja diminta untuk mengikuti pelatihan online yang disediakan oleh digital platform mitra resmi pemerintah.

Hingga saat ini, ada 900 jenis pelatihan yang tersedia di delapan digital platform yang bebas dipilih oleh anggota kartu prakerja.

Baca juga: Perhatian, Pelatihan di Kartu Prakerja Tahap Pertama Seluruhnya Online

"Apapun silakan pilih sendiri, kalau paketnya masing-masing Rp 200.000, berati rekan-rekan bisa mengambil sampai lima modul pelatihan," jelas Denni.

Insentif kedua ialah bantuan yang diberikan pascapelatihan. Setiap anggota akan diberikan Rp 600.000 selama empat bulan berturut-turut, sehingga totalnya mencapai Rp 2,4 juta.

Terakhir, insentif sebesar Rp 1.50000. Bantuan ini akan diberikan pascaanggota menyelesaikan pelatihan dan mengisi survei evaluasi program kartu pra kerja.

Baca juga: Program Kartu Prakerja Dibuka, Ada 56 Posko Bantuan untuk Masyarakat Jatim yang Kesulitan Mendaftar

Denni mengatakan, insentif ini diberikan bukan secara tunai, melainkan transfer rekening.

Para anggota tidak hanya bisa memanfaatkan rekening bank, tetapi juga rekening e-wallet, misalnya Linkaja, Ovo, hingga Gopay.

"Uang insentif inilah yang diharapkan dapat menjadi social safety net yang meringankan beban rekan-rekan, bapak ibu sekalian. Silakan digunakan, dimanfaatkan sebaik-baiknya," kata Denni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com