Kementerian PUPR Siapkan Rp 10 Triliun untuk Program Padat Karya Tunai

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk pelaksanaan program padat karya tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, jumlah tersebut berasal dari realokasi dan refocusing anggaran kementeriannya sebesar Rp 36,19 triliun dari total anggaran 2020 sebesar Rp 120 triliun.

Baca juga: Jokowi Minta Program Padat Karya Tunai Beri Upah Setiap Hari ke Pekerja

Basuki mengatakan, pelaksanaan program padat karya tunai itu akan menyasar masyarakat yang berada di pedesaan.

"Kami ingin melaksanakan, mempercepat padat karya tunai, yaitu memberikan pekerjaan yang low technology, tidak menggunakan teknologi, tapi padat karya di pedesaan," kata Basuki saat memberikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Senin (13/4/2020).

Basuki mengatakan, program tersebut ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaan dengan mendistribusikan anggaran pembangunan ke desa-desa.

Kegiatan padat karya yang dilakukan antara lain perbaikan irigasi kecil di 10.000 lokasi dengan anggaran Rp 2,25 triliun, masing-masing lokasi mendapat Rp 225 juta.

Baca juga: Jokowi Instruksikan Dana Desa Digunakan untuk Program Padat Karya Tunai

Dalam pelaksanaan kegiatannya, pemerintah juga menerapkan protokol kesehatan dalam rangka mencegah hal-hal yang tak diinginkan.

Jika biasanya pengerjaan dilaksanakan oleh 80 orang, kini dibagi dua menjadi 40 orang.

Pengerjaannya pun dijadwal setiap satu minggu sehingga diprediksi pembangunan akan rampung dalam tiga bulan.

"Ini semua dibayar mingguan, seperti yang biasa terjadi di pedesaan-pedesaan. Ada yang setiap Kamis seperti di Tegal, Pekalongan. Ada juga yang setiap Minggu," kata Basuki.

Baca juga: Jokowi: Perbanyak Program Padat Karya Tunai, Biasa 10, Sekarang 50!