Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Gerak Cepat DPR Awasi Tugas Pemerintah Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Kompas.com - 09/04/2020, 16:10 WIB
Anggara Wikan Prasetya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.comDPR RI telah membentuk tim pengawas terhadap pelaksanaan penanganan bencana pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19).

“Tim akan segera melakukan rapat dengan Gugus Tugas Covid-19 beserta jajarannya,” ujar Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2020).

Ia melanjutkan, rapat itu ditujukan untuk memastikan kebijakan yang diambil sudah tepat dan dikoordinasi dengan baik antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Selanjutnya, tim mengadakan pertemuan dengan para Gubernur dan Bupati/Wali kota yang daerahnya menjadi zona merah Covid-19,” ujar Cak Imin (sapaan akrab Muhaimin Iskandar).

Baca juga: Wakil Ketua DPR: Anggota Dewan Iuran Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Tugas lain, sambung dia, adalah, mengatasi beberapa temuan awal, seperti meningkatkan koordinasi antarlembaga, kementerian, dan pemerintah daerah.

Koordinasi yang baik itu diperlukan untuk menyinkronkan berbagai data, rencana program dari kementereian atau lembaga untuk menghindari tumpang tindih program.

“Tim juga akan berupaya mempebaiki distribusi alat pelindung diri (APD), khususnya untuk banyak rumah sakit swasta yang belum mendapat APD standar,” kata Cak Imin.

Selain itu, imbuh dia, tim akan mengantisipasi lambannya proses pencairan dana karena sistem dan prosedur normal yang menghambat penanganan Covid-19.

Baca juga: DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19, Siap Distribusikan Bantuan dan APD

“Perlu adanya antisipasi terhadap dampak sosial pandemi Covid-19, seperti banyak masyarakat yang mengalami penurunan penghasilan, kehilangan pekerjaan, dan potensi munculnya tindak kriminalitas,” ujar politis Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Penerapan fungsi pengawasan DPR

Pembentukan tim pengawas sendiri merupakan penerapan fungsi pengawasan DPR RI. Anggota tim adalah dari seluruh fraksi dan komisi, serta diketuai Wakil Ketua DPR bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar.

“Tim dibentuk untuk memastikan pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah dari aspek regulasi, kelembagaan, dan mitigasi bencana dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran,” ujar Cak Imin.

Fokus tim, sambung dia, adalah mengawasi tugas pemerintah dalam menyiapkan masyarakat agar tangguh menghadapi Covid-19.

Baca juga: DPR Desak Kemenkes Segera Penuhi Kebutuhan APD dan Alat Tes PCR Covid-19

Pengawasan juga dilakukan agar ketersediaan logistik seperti masker, APD, dan obat-obatan terdistribusi dengan baik.

“Dalam situasi darurat, tim akan mengawasi penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19, agar cepat dan efektif memenuhi kebutuhan emergency,” kata Cak Imin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com