Komnas HAM Minta Pemerintah Pastikan Napi Korupsi Jaga Jarak

Kompas.com - 09/04/2020, 15:51 WIB
Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, di Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, di Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta pihak Kementerian Hukum dan HAM memastikan narapidana kasus korupsi tetap saling jaga jarak di penjara.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, jaga jarak tersebut adalah upaya agar para narapidana kasus korupsi tidak tertular Covid-19 selama dipenjara.

"Bagaimana melindungi mereka atas nama kesehatan, ya dipastikan jaga jaraknya, jadi dipastikan jaga jaraknya karena kalau jaga jaraknya tidak bisa dipastikan kayak dipidana umum ya pasti potensial terkena virus," kata Anam dalam konferensi pers.

Baca juga: Pernyataan Jokowi soal Tak Ada Pembebasan Koruptor Dinilai Jadi Teguran bagi Yasonna

Anam menuturkan, Komnas HAM tidak setuju bila narapidana kasus korupsi ikut dibebaskan seperti halnya narapidana tindak pidana umum dengan alasan mencegah penularan Covid-19.

Aalasannya, sel tempat tinggal para napi kasus korupsi umumnya hanya dihuni oleh satu orang. Sedangkan, sel pelaku tindak pidana umum biasanya dihuni oleh banyak napi secara desak-desakan.

"Kalau crowded ya mau tidak mau (dibebaskan), itu prinsip utamanya sehingga tidak ada diskiriminasi tapi tetap karena doktrinnya adalah kesehatan untuk semua dan upaya paling utama adalah jaga jarak fisik dan sosial," ujar Anam.

Namun, ia kembali mengingatkan bahwa para narapidana kasus korupsi maupun kasus tindak pidana khusus lainnya tetap harus diperhatikan selama berada di penjara.

"Bukan soal siapa tindak pidananya, tapi yang paling penting seluruh pelaku itu bisa jaga jarak atau tidak dalam sel penjara," kata Anam.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan rencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hal itu dikarenakan napi koruptor dan narkotika, yang tata laksana pembebasannya diatur lewat PP itu, tidak bisa ikut dibebaskan bersama 30.000 napi lain dalam rangka pencegahan Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Karena ada beberapa jenis pidana yang tidak bisa kami terobos karena Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR yang digelar virtual, Rabu (1/4/2020).

Baca juga: Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor yang Tak Pernah Dibahas Bersama Jokowi

Namun, belakangan Presiden Joko Widodo memastikan tak akan membebaskan narapidana kasus korupsi sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 akibat kapasitas lembaga pemasyarakatan (Lapas).

"Saya ingin sampaikan napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita. PP Nomor 99 Tahun 2012 tidak ada revisi untuk ini. Jadi pembebasan napi hanya untuk napi pidana umum," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui sambungan konferensi video, Senin (6/4/2020).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Nasional
Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Nasional
Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Nasional
Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Nasional
Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nasional
IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

Nasional
Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Nasional
Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Nasional
Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Nasional
Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Nasional
Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Nasional
IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

Nasional
Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi 'Red Notice' Djoko Tjandra

Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi "Red Notice" Djoko Tjandra

Nasional
Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Nasional
BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X