Pemerintah Ajak Pengusaha Susun Strategi Jamin Ketersediaan Alat Kesehatan dan Kebutuhan Pokok Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyusun strategi sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha dalam menghadapi Covid-19 yang saat ini tengah mewabah, terutama dalam menjamin ketersediaan alat kesehatan dan kebutuhan pokok masyarakat.

Dalam rapat koordinasi bersama bupati/walikota dan pengusaha, Selasa (7/4/2020), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pihaknya telah mendata secara lengkap seluruh kebutuhan alat kesehatan dan kebutuhan pokok tersebut.

"Kami telah mendata lengkap, secara bottom-up (dari bawah), jumlah dan jenis kategori kebutuhan alat dan sarana kesehatan untuk penanggulangan Covid-19 di seluruh kabupaten kota Indonesia," ujar Tito, dikutip dari siaran pers, Rabu (8/4/2020).

"Kami juga telah mendata kebutuhan dan ketersediaan sembilan bahan pokok di seluruh daerah," lanjut dia.

Baca juga: Toko Kebutuhan Pokok hingga Toko Obat Harus Tetap Beroperasi Saat PSBB Diterapkan

Tito mencontohkan, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini membutuhkan 17 juta liter disinfektan berisi chlorine.

Kemudian provinsi Sumatera Selatan yang membutuhkan 250 juta masker serta Provinsi DIY yang kekurangan 3,2 juta alat pelindung diri (APD).

Kebutuhan tersebut tidak hanya untuk setiap individu tetapi juga untuk tenaga medis di rumah sakit-rumah sakit rujukan Covid-19.

Oleh karena itu, Kemendagri telah mendata perusahaan nasional dalam negeri dan kapasitas produksi mereka untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut.

Baca juga: Karantina Wilayah dari Sisi Anggaran: Kebutuhan Dasar Ditanggung APBN

Sebab menurutnya, banyak UKM seperti usaha konveksi berbasis rumah tangga, bisa dimobilisasi untuk memproduksi APD untuk memenuhi kekurangannya.

"Kami berharap dapat mengerahkan semua kekuatan untuk mengatasi masalah Covid-19 ini. Kami ingin membangun sinergi agar dunia usaha dan pemerintah daerah dapat saling mengenal serta bekerja sama dalam pemenuhan kebutuhan ini," kata dia.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Pekasa Roeslani mengatakan, industri dan pengusaha Indonesia telah mampu memproduksi semua kebutuhan alat kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19.

Namun untuk ventilator atau mesin alat bantu pernapasan masih harus diimpor.

Baca juga: Telegram Kapolri, Pemain Harga dan Timbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Ia juga meminta pemerintah pusat dan daerah memastikan jalur produksi dan kelancaran distribusi barang di daerah berlangsung lancar, baik di pelabuhan udara, laut, maupun darat.

"Ini sangat penting untuk kelancaran pergerakan bahan baku dan distribusi produksi, termasuk pangan ke daerah," katanya.

Adapun rakor tesebut juga dihadiri oleh 497 Bupati, Walikota dan Sekretaris Daerah seluruh Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Kemudian Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Sekjen KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan).