Keamanan Data Negara dan Rencana Pemerintah Bikin Aplikasi Rapat Virtual seperti Zoom

Kompas.com - 08/04/2020, 08:20 WIB
Suasana rapat terbatas Presiden Joko Widodo dengan sejumlah menterinya, Senin (16/3/2020). Rapat digelar melalui konferensi video demi mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Instagram Pramono AnungSuasana rapat terbatas Presiden Joko Widodo dengan sejumlah menterinya, Senin (16/3/2020). Rapat digelar melalui konferensi video demi mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi virus corona (Covid-19) masih terus menyebar di Indonesia. Jumlah pasien yang positif terjangkit juga bertambah setiap harinya.

Beberapa kebijakan untuk mencegah penyebaran yang lebih luas telah dilakukan. Salah satunya dengan membuat imbauan untuk belajar dan bekerja dari rumah.

Demi mencegah penyebaran yang lebih luas sekolah, universitas hingga perusahaan membuat kebijakannya untuk belajar dan bekerja dari rumah.

Selain itu, kegiatan di pemerintahan yang memerlukan interaksi langsung antarsesama juga dikurangi.

Baca juga: Disebut Tidak Aman, Begini Cara Hapus Permanen Akun Zoom

Di antaranya, rapat terbatas di Istana Kepresidenan ataupun rapat kerja di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Meski mengurangi kegiatan secara tatap muka, presiden serta pejabat lainnya melakukan serangkaian rapat menggunakan teknologi aplikasi telekonferensi, yakni Zoom.

Namun, apakah Zoom aman bila digunakan sarana rapat, terutama bagi para pejabat negara?

Bagaimana dengan keamanan data rahasia milik negara yang dibahas dalam rapat tersebut?

Disarankan buat aplikasi serupa Zoom

Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin juga merasa khawatir akan keamanan aplikasi Zoom yang sering kali digunakan pejabat untuk rapat jarak jauh.

Kekhawatiran itu ia sampaikan saat rapat kerja Komisi I DPR secara virtual dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Selasa (7/4/2020).

Baca juga: Khawatir Pakai Zoom? Ini 6 Aplikasi Meeting Online Alternatif

"Tentang aplikasi Zoom ini kan dikatakan bahwa Zoom ini tidak aman bisa ke mana-mana begitu, bisa rembes, bisa didengar, bisa direkam, dan sebagainya," kata Nurul.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X