Keamanan Data Negara dan Rencana Pemerintah Bikin Aplikasi Rapat Virtual seperti Zoom

Kompas.com - 08/04/2020, 08:20 WIB
Suasana rapat terbatas Presiden Joko Widodo dengan sejumlah menterinya, Senin (16/3/2020). Rapat digelar melalui konferensi video demi mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Instagram Pramono AnungSuasana rapat terbatas Presiden Joko Widodo dengan sejumlah menterinya, Senin (16/3/2020). Rapat digelar melalui konferensi video demi mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi virus corona (Covid-19) masih terus menyebar di Indonesia. Jumlah pasien yang positif terjangkit juga bertambah setiap harinya.

Beberapa kebijakan untuk mencegah penyebaran yang lebih luas telah dilakukan. Salah satunya dengan membuat imbauan untuk belajar dan bekerja dari rumah.

Demi mencegah penyebaran yang lebih luas sekolah, universitas hingga perusahaan membuat kebijakannya untuk belajar dan bekerja dari rumah.

Selain itu, kegiatan di pemerintahan yang memerlukan interaksi langsung antarsesama juga dikurangi.

Baca juga: Disebut Tidak Aman, Begini Cara Hapus Permanen Akun Zoom

Di antaranya, rapat terbatas di Istana Kepresidenan ataupun rapat kerja di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Meski mengurangi kegiatan secara tatap muka, presiden serta pejabat lainnya melakukan serangkaian rapat menggunakan teknologi aplikasi telekonferensi, yakni Zoom.

Namun, apakah Zoom aman bila digunakan sarana rapat, terutama bagi para pejabat negara?

Bagaimana dengan keamanan data rahasia milik negara yang dibahas dalam rapat tersebut?

Disarankan buat aplikasi serupa Zoom

Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin juga merasa khawatir akan keamanan aplikasi Zoom yang sering kali digunakan pejabat untuk rapat jarak jauh.

Kekhawatiran itu ia sampaikan saat rapat kerja Komisi I DPR secara virtual dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Selasa (7/4/2020).

Baca juga: Khawatir Pakai Zoom? Ini 6 Aplikasi Meeting Online Alternatif

"Tentang aplikasi Zoom ini kan dikatakan bahwa Zoom ini tidak aman bisa ke mana-mana begitu, bisa rembes, bisa didengar, bisa direkam, dan sebagainya," kata Nurul.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X