Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keamanan Data Negara dan Rencana Pemerintah Bikin Aplikasi Rapat Virtual seperti Zoom

Kompas.com - 08/04/2020, 08:20 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi virus corona (Covid-19) masih terus menyebar di Indonesia. Jumlah pasien yang positif terjangkit juga bertambah setiap harinya.

Beberapa kebijakan untuk mencegah penyebaran yang lebih luas telah dilakukan. Salah satunya dengan membuat imbauan untuk belajar dan bekerja dari rumah.

Demi mencegah penyebaran yang lebih luas sekolah, universitas hingga perusahaan membuat kebijakannya untuk belajar dan bekerja dari rumah.

Selain itu, kegiatan di pemerintahan yang memerlukan interaksi langsung antarsesama juga dikurangi.

Baca juga: Disebut Tidak Aman, Begini Cara Hapus Permanen Akun Zoom

Di antaranya, rapat terbatas di Istana Kepresidenan ataupun rapat kerja di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Meski mengurangi kegiatan secara tatap muka, presiden serta pejabat lainnya melakukan serangkaian rapat menggunakan teknologi aplikasi telekonferensi, yakni Zoom.

Namun, apakah Zoom aman bila digunakan sarana rapat, terutama bagi para pejabat negara?

Bagaimana dengan keamanan data rahasia milik negara yang dibahas dalam rapat tersebut?

Disarankan buat aplikasi serupa Zoom

Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin juga merasa khawatir akan keamanan aplikasi Zoom yang sering kali digunakan pejabat untuk rapat jarak jauh.

Kekhawatiran itu ia sampaikan saat rapat kerja Komisi I DPR secara virtual dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Selasa (7/4/2020).

Baca juga: Khawatir Pakai Zoom? Ini 6 Aplikasi Meeting Online Alternatif

"Tentang aplikasi Zoom ini kan dikatakan bahwa Zoom ini tidak aman bisa ke mana-mana begitu, bisa rembes, bisa didengar, bisa direkam, dan sebagainya," kata Nurul.

Nurul menilai pemerintah harus membuat aplikasi seperti Zoom untuk menjaga keamanan data pengguna.

Oleh karena itu, dia menanyakan lebih lanjut apakah pemerintah berniat membuat aplikasi semacam Zoom.

"Ini kan program yang buat saya sedikit wah tapi mudah-mudahan ini bisa dilakukan," ungkapnya.

"Cuma buat kita ini sekarang yang penting kita juga harus punya Zoom ini, Pak, yang seperti Zoom yang bapak bisa manage sendiri begitu," ucap Nurul.

Baca juga: Pemerintah Kaji Pembuatan Aplikasi Rapat Virtual Seperti Zoom

Aplikasi Zoom juga mulai diragukan keamanannya di tingkat dunia. Laporan terbaru menyebut ribuan rekaman video telekonferensi Zoom bocor di internet.

Ribuan rekaman video percakapan yang tersimpan di aplikasi ketiga, terpapar tanpa perlindungan password dan memungkinkan siapa saja untuk melihat dan mengunduhnya.

Laporan Washington Post menemukan sejumlah contoh video yang bocor.

Seperti video terapi pribadi, video kegiatan belajar mengajar, pertemuan bisnis, hingga video asusila.

Dalam sebuah video training kesehatan yang bocor, terdapat nama dan nomor ponsel peserta.

Ada pula dokumen laporan keuangan perusahaan dalam pertemuan telekonferensi bisnis juga ikut terungkap.

Baca juga: Kominfo Ingin Bikin Aplikasi Telekonferensi Mirip Zoom

Kegiatan belajar mengajar juga mengekspos wajah anak-anak dan informasi detail terkait mereka.

Pengguna yang kerap merekam lalu menyimpan rekaman video Zoom pasti bisa dengan mudah menemukan video rekaman yang bukan miliknya untuk diakses.

Jamin kerahasiaan data pemerintah

Merespon ucapan Nurul, Menkominfo Johnny G Plate memastikan penggunaan aplikasi telekonferensi Zoom oleh pejabat negara termasuk presiden aman dari kebocoran data.

"Dalam hal ini Kantor Presiden, Sekretaris Kabinet untuk menjaga seluruh komunikasi penting pemerintah termasuk ratas-ratas (rapat terbatas) itu dijaga dengan baik sehingga kerahasiaannya itu bisa terjamin," ujar Plate.

Baca juga: Sejumlah Sekolah di New York Dilarang Pakai Zoom

Ia menjelaskan, semua ratas melalui aplikasi Zoom saat ini diatur Sekretaris Kabinet. Sehingga, ia yakin keamanan penggunaan aplikasi Zoom tersebut aman dan terkendali.

"Seluruh rapat-rapat yang dilakukan termasuk ratas ratas yang sifatnya rahasia itu bisa dijamin kerahasiaannya dan ini manajamennya dan kendali ada di kantor sekretaris kabinet," ungkapnya.

Pemerintah, lanjut dia, juga tengah mengkaji pembuatan aplikasi virtual meeting atau rapat virtual semacam aplikasi telekonferensi Zoom.

Menurut Plate, rencana pembuatan aplikasi tersebut tengah disiapkan oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom).

Baca juga: Menkominfo Pastikan Aplikasi Zoom untuk Rapat Kenegaraan Aman dari Kebocoran Data

"Kami mengetahui bahwa operator selular kita dalam hal ini Telkomsel juga menyiapkan model yang sama untuk virtual meeting yang saat ini sedang mereka kembangkan yang menjadi salah satu alternatif penting pengembangan di Indonesia," kata Plate.

Plate melanjutkan, Kementerian Kominfo juga melakukan kajian untuk membuat aplikasi serupa untuk lingkungan Kominfo dan dikendalikan secara terpusat.

Dua aplikasi tersebut, lanjut dia dikaji dengan sistem keamanan data yang baik.

"Dan kami sedang menjajaki bagaimana untuk membangun sistem itu sehingga keamanan dan kerahaisan rapat rapat negara dapat terjaga dengan baik," ujarnya.

"Nanti tentu saya akan update perkembangannya bagaimana tindak lanjut itu," ucap Plate.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com