Penanganan Covid-19, Pemerintah Diminta Beri Jaminan Sosial Tunai untuk Masyarakat

Kompas.com - 07/04/2020, 17:39 WIB
Pengendara melintasi papan himbauan terkait virus corona atau COVID-19 di Jalan Sudirman Jakarta, Senin (30/3/2020). Presiden meminta penerapan  pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif untuk menekan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO APengendara melintasi papan himbauan terkait virus corona atau COVID-19 di Jalan Sudirman Jakarta, Senin (30/3/2020). Presiden meminta penerapan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif untuk menekan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyarankan pemerintah menerbitkan dua kebijakan jaminan sosial bagi masyarakat menghadapi pandemi virus corona saat ini.

Direktur Eksekutif INFID, Sugeng Bahagijo, mengatakan salah satu bentuk jaminan sosial yang wajib diberikan pemerintah yaitu bantuan tunai.

Menurut Sugeng, jaminan sosial bentuk tunai ini diberikan kepada masyarakat yang memiliki risiko terhadap pelambatan ekonomi akibat kebijakan pembatasan fisik atau physical distancing.

Baca juga: Ketua Relawan Gugus Tugas Covid-19: Jadilah Pahlawan, Kalahkan Covid-19!

" Jaminan sosial yang sifatnya tunai. Selama ini kan pendekatan kita normalnya untuk pendapatan low income. Yang berbeda dengan dulu-dulu, usulan kami hari ini adalah pendekatannya jangan low income. Pendekatannya harusnya warga negara yang memiliki risiko yang sama terhadap pelambatan ekonomi, terhadap krisis sosial ekonomi akibat social atau physical distancing," kata Sugeng dalam diskusi 'Meredam Dampak Sosial Ekonomi Corona', Selasa (7/4/2020).

Ia mengatakan jaminan pendapatan dasar ini dalam rangka mempersiapkan masyarakat yang mandiri di masa-masa krisis ini.

Sugeng menyatakan, masyarakat setidaknya diberikan kemampuan ekonomi minimum agar mampu melewati situasi ini dengan kuat.

"Jaminan pendapatan dasar karena kita perlu untuk mempersiapkan warga agar mandiri, agar bisa menjalani masa isolasi saat pandemi ini dengan mental kuat, dengan kemandirian ekonomi minimum," tuturnya.

Selain itu, Sugeng meminta pemerintah memberikan jaminan dalam akses kesehatan dan listrik.

Menurutnya, pemenuhan jaminan kesehatan merupakan hal yang tak bisa ditawar.

"Kesehatan itu kan yang sifatnya tak tergantikan, misal kita dites, diobati, dirawat hinga kita sembuh. Itu oke, sudah dialokasikan. Mungkin teman-teman perlu bersuara apakah sudah tepat alokasinya," kata Sugeng.

Ia pun berharap pemerintah dapat bergerak cepat menangani wabah Covid-19 dengan menerapkan berbagai kebijakan strategis bagi masyarakat.

Sugeng mengibaratkan saat ini pemerintah tengah "berperang dengan waktu".

Baca juga: Pasien Positif Covid-19 di Padang Bertambah Empat, Jadi Total 12 Orang

"Kalau dari sosial ekonomi, kami sangat berharap rencana-rencana insentif dan jaminan sosial bagi warga segera disosialisakan," ujarnya.

"Sekarang ini kita kalau perang ibarat melawan waktu. Memerlukan kecepatan, sehingga bisa menaikan sentimen secara umum warga bahwa pemerintah hadir. Itu yang sangat dibutuhkan," tegas Sugeng.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mal di Bekasi Diizinkan Beroperasi, Ridwan Kamil: Bukan Pelonggaran PSBB, tapi Adaptasi

Mal di Bekasi Diizinkan Beroperasi, Ridwan Kamil: Bukan Pelonggaran PSBB, tapi Adaptasi

Nasional
KPU Prediksi Biaya Pilkada 2020 Meningkat jika Digelar di Masa Pandemi

KPU Prediksi Biaya Pilkada 2020 Meningkat jika Digelar di Masa Pandemi

Nasional
Wawancaranya dengan Siti Fadilah Dinyatakan Salahi Aturan, Ini Respons Deddy Corbuzier

Wawancaranya dengan Siti Fadilah Dinyatakan Salahi Aturan, Ini Respons Deddy Corbuzier

Nasional
Sebelum Berpulang, Didi Kempot Sempat Buat Lagu 'Sungkem', Bercerita tentang Soekarno

Sebelum Berpulang, Didi Kempot Sempat Buat Lagu "Sungkem", Bercerita tentang Soekarno

Nasional
Ini 25 Daerah yang Mulai Bersiap Terapkan New Normal

Ini 25 Daerah yang Mulai Bersiap Terapkan New Normal

Nasional
Tak Ada Masjid di Arab Saudi Gelar Shalat Id, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi

Tak Ada Masjid di Arab Saudi Gelar Shalat Id, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi

Nasional
Gugus Tugas: Warga yang akan Kembali ke Jakarta Harus Unduh Aplikasi BLC

Gugus Tugas: Warga yang akan Kembali ke Jakarta Harus Unduh Aplikasi BLC

Nasional
New Normal, Ridwan Kamil Wajibkan Mal Batasi Kapasitas Pengunjung

New Normal, Ridwan Kamil Wajibkan Mal Batasi Kapasitas Pengunjung

Nasional
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19

Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19

Nasional
Densus 88 Tangkap 6 Terduga Teroris Tiga Hari Sebelum Lebaran

Densus 88 Tangkap 6 Terduga Teroris Tiga Hari Sebelum Lebaran

Nasional
Fraksi PPP: Setelah Mal, Seharusnya Tempat Ibadah Kembali Dibuka

Fraksi PPP: Setelah Mal, Seharusnya Tempat Ibadah Kembali Dibuka

Nasional
Kasus Covid-19 di Mesir Melonjak, WNI Dipastikan Tak Ada yang Terinfeksi

Kasus Covid-19 di Mesir Melonjak, WNI Dipastikan Tak Ada yang Terinfeksi

Nasional
Panduan New Normal: Jumlah Pekerja Masuk Kantor Dibatasi, Makan di Kantin Berjarak 1 Meter

Panduan New Normal: Jumlah Pekerja Masuk Kantor Dibatasi, Makan di Kantin Berjarak 1 Meter

Nasional
Yakin Mampu Atasi Covid-19, Pemerintah: Kita Tidak Akan Menyerah

Yakin Mampu Atasi Covid-19, Pemerintah: Kita Tidak Akan Menyerah

Nasional
Sebaran 415 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia: DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 415 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia: DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X