Kompas.com - 07/04/2020, 17:39 WIB
Pengendara melintasi papan himbauan terkait virus corona atau COVID-19 di Jalan Sudirman Jakarta, Senin (30/3/2020). Presiden meminta penerapan  pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif untuk menekan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO APengendara melintasi papan himbauan terkait virus corona atau COVID-19 di Jalan Sudirman Jakarta, Senin (30/3/2020). Presiden meminta penerapan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif untuk menekan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyarankan pemerintah menerbitkan dua kebijakan jaminan sosial bagi masyarakat menghadapi pandemi virus corona saat ini.

Direktur Eksekutif INFID, Sugeng Bahagijo, mengatakan salah satu bentuk jaminan sosial yang wajib diberikan pemerintah yaitu bantuan tunai.

Menurut Sugeng, jaminan sosial bentuk tunai ini diberikan kepada masyarakat yang memiliki risiko terhadap pelambatan ekonomi akibat kebijakan pembatasan fisik atau physical distancing.

Baca juga: Ketua Relawan Gugus Tugas Covid-19: Jadilah Pahlawan, Kalahkan Covid-19!

"Jaminan sosial yang sifatnya tunai. Selama ini kan pendekatan kita normalnya untuk pendapatan low income. Yang berbeda dengan dulu-dulu, usulan kami hari ini adalah pendekatannya jangan low income. Pendekatannya harusnya warga negara yang memiliki risiko yang sama terhadap pelambatan ekonomi, terhadap krisis sosial ekonomi akibat social atau physical distancing," kata Sugeng dalam diskusi 'Meredam Dampak Sosial Ekonomi Corona', Selasa (7/4/2020).

Ia mengatakan jaminan pendapatan dasar ini dalam rangka mempersiapkan masyarakat yang mandiri di masa-masa krisis ini.

Sugeng menyatakan, masyarakat setidaknya diberikan kemampuan ekonomi minimum agar mampu melewati situasi ini dengan kuat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jaminan pendapatan dasar karena kita perlu untuk mempersiapkan warga agar mandiri, agar bisa menjalani masa isolasi saat pandemi ini dengan mental kuat, dengan kemandirian ekonomi minimum," tuturnya.

Selain itu, Sugeng meminta pemerintah memberikan jaminan dalam akses kesehatan dan listrik.

Menurutnya, pemenuhan jaminan kesehatan merupakan hal yang tak bisa ditawar.

"Kesehatan itu kan yang sifatnya tak tergantikan, misal kita dites, diobati, dirawat hinga kita sembuh. Itu oke, sudah dialokasikan. Mungkin teman-teman perlu bersuara apakah sudah tepat alokasinya," kata Sugeng.

Ia pun berharap pemerintah dapat bergerak cepat menangani wabah Covid-19 dengan menerapkan berbagai kebijakan strategis bagi masyarakat.

Sugeng mengibaratkan saat ini pemerintah tengah "berperang dengan waktu".

Baca juga: Pasien Positif Covid-19 di Padang Bertambah Empat, Jadi Total 12 Orang

"Kalau dari sosial ekonomi, kami sangat berharap rencana-rencana insentif dan jaminan sosial bagi warga segera disosialisakan," ujarnya.

"Sekarang ini kita kalau perang ibarat melawan waktu. Memerlukan kecepatan, sehingga bisa menaikan sentimen secara umum warga bahwa pemerintah hadir. Itu yang sangat dibutuhkan," tegas Sugeng.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.