Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penanganan Covid-19, Pemerintah Diminta Beri Jaminan Sosial Tunai untuk Masyarakat

Kompas.com - 07/04/2020, 17:39 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyarankan pemerintah menerbitkan dua kebijakan jaminan sosial bagi masyarakat menghadapi pandemi virus corona saat ini.

Direktur Eksekutif INFID, Sugeng Bahagijo, mengatakan salah satu bentuk jaminan sosial yang wajib diberikan pemerintah yaitu bantuan tunai.

Menurut Sugeng, jaminan sosial bentuk tunai ini diberikan kepada masyarakat yang memiliki risiko terhadap pelambatan ekonomi akibat kebijakan pembatasan fisik atau physical distancing.

Baca juga: Ketua Relawan Gugus Tugas Covid-19: Jadilah Pahlawan, Kalahkan Covid-19!

"Jaminan sosial yang sifatnya tunai. Selama ini kan pendekatan kita normalnya untuk pendapatan low income. Yang berbeda dengan dulu-dulu, usulan kami hari ini adalah pendekatannya jangan low income. Pendekatannya harusnya warga negara yang memiliki risiko yang sama terhadap pelambatan ekonomi, terhadap krisis sosial ekonomi akibat social atau physical distancing," kata Sugeng dalam diskusi 'Meredam Dampak Sosial Ekonomi Corona', Selasa (7/4/2020).

Ia mengatakan jaminan pendapatan dasar ini dalam rangka mempersiapkan masyarakat yang mandiri di masa-masa krisis ini.

Sugeng menyatakan, masyarakat setidaknya diberikan kemampuan ekonomi minimum agar mampu melewati situasi ini dengan kuat.

"Jaminan pendapatan dasar karena kita perlu untuk mempersiapkan warga agar mandiri, agar bisa menjalani masa isolasi saat pandemi ini dengan mental kuat, dengan kemandirian ekonomi minimum," tuturnya.

Selain itu, Sugeng meminta pemerintah memberikan jaminan dalam akses kesehatan dan listrik.

Menurutnya, pemenuhan jaminan kesehatan merupakan hal yang tak bisa ditawar.

"Kesehatan itu kan yang sifatnya tak tergantikan, misal kita dites, diobati, dirawat hinga kita sembuh. Itu oke, sudah dialokasikan. Mungkin teman-teman perlu bersuara apakah sudah tepat alokasinya," kata Sugeng.

Ia pun berharap pemerintah dapat bergerak cepat menangani wabah Covid-19 dengan menerapkan berbagai kebijakan strategis bagi masyarakat.

Sugeng mengibaratkan saat ini pemerintah tengah "berperang dengan waktu".

Baca juga: Pasien Positif Covid-19 di Padang Bertambah Empat, Jadi Total 12 Orang

"Kalau dari sosial ekonomi, kami sangat berharap rencana-rencana insentif dan jaminan sosial bagi warga segera disosialisakan," ujarnya.

"Sekarang ini kita kalau perang ibarat melawan waktu. Memerlukan kecepatan, sehingga bisa menaikan sentimen secara umum warga bahwa pemerintah hadir. Itu yang sangat dibutuhkan," tegas Sugeng.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com