Pemerintah Diminta Lebih Transparan dan Konsisten Tangani Covid-19

Menurut Direktur Center for Media and Democracy Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto, ketidaktransparan pemerintah berujung pada blunder komunikasi politik.

Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi turun.

"Komunikasi yang berkualitas akan menghasilkan trust dan solidaritas. Untuk itu diperlukan adanya konsitensi dan transparansi," kata Wijayanto melalui konferensi pers, Senin (6/4/2020).

Wijayanto mengatakan, jika kualitas komunikasi dibutuhkan untuk transparansi, konsistensi diperlukan agar pesan yang ingin diberikan sampai dan mudah dipahami seluruh kalangan, termasuk ke kalangan akar rumput.

Konsistensi pemerintah terjadi apabila presiden dan jajaran kabinetnya menyampaikan pesan yang sama dari waktu ke waktu.

"Ini juga berarti bahwa antara presiden, wapres, dan para menteri dan para jubir harus menyampaikan pesan yang sama dan bukannya saling bertentangan satu sama lain," ujar Wijayanto.

Ia mencontohkan, dalam pernyataan terkait mudik. Jika presiden telah menyatakan bahwa mudik dilarang karena corona, kabinet seharusnya juga menyampaikan hal yang sama.

Namun, faktanya, banyak pesan pemerintah yang bertabrakan satu sama lain.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa mudik tidak boleh, sedangkan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyebut bahwa mudik boleh.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno lalu meralat pernyataan Fadjroel dengan mengatakan mudik tidak boleh.

Bersamaan dengan itu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan mudik boleh.

Menurut Wijayanto, kondisi ini menyebabkan rakyat menjadi panik dan kebingungan.

Oleh karenanya, Wijayanto menyarankan, ke depan transparansi harus diutamakan.

"Transparansi dan konsitensi adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik. Hanya dengan kepercayaan dan dukungan publik kita akan bisa bersama-sama selamat dari bencana ini," kata dia.