Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur NTB Sebut Pandemi Virus Corona Beri Peluang Ekonomi bagi Masyarakat Produksi APD Mandiri

Kompas.com - 04/04/2020, 12:08 WIB
Tsarina Maharani,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengatakan, pandemi virus corona di Tanah Air memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat.

Menurut dia, kelangkaan alat pelindung diri (APD), seperti masker, membuka kesempatan bagi masyarakat memproduksi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

"Kami mungkin melihat ini ada peluang juga dari sisi ekonomi," kata Zulkieflimansyah dalam diskusi "Daerah Menghadapi Corona" yang diselenggarakan Populi Center dan Smart FM Network, Sabtu (4/4/2020).

Baca juga: Bertambah 2, Kasus Positif Covid-19 di NTB Jadi 8 Orang

"Cara bepikir ini harus diubah. Bikin masker teknologinya enggak canggih-canggih amat, bisa kita bikin di sini. APD kita bisa bikin sendiri di sini," lanjut dia.

Selain itu, cairan disinfektan yang juga kini jadi kebutuhan bisa diproduksi secara mandiri.

Menurut Zulkieflimansyah, pandemi virus corona ini sekaligus menggeliatkan kebanggaan tentang produk-produk dalam negeri.

"Ini celah bagi kita untuk meng-introduce semangat yang selama ini kita lupakan, bangga menggunakan produk kita sendiri," ujar Zulkieflimansyah.

Baca juga: Pasien Ketujuh Positif Corona di NTB Pernah Ikut Tabligh Akbar di Makassar

Dia mengatakan hal ini sudah terbukti di NTB. Zulkieflimansyah menyatakan Usaha Kecil Masyarakat (UKM) menjadi hidup di tengah pandemi virus corona.

"Sekarang di NTB tidak lagi langka. Sekarang kami bikin sndiri. UKM jadi hidup, ketimbang kita teriak-teriak di media sosial, di tempat tidur, kita bikin sendiri sekarang," kata dia.

"Nah, sekarang APD ngapain kita impor? Kita capacity, capability untuk memproduksi sendiri. Ini kesempatannya," imbuhnya.

Berkaitan dengan penanganan Covid-19 di daerah, Zulkieflimansyah mengatakan Presiden Joko Widodo intens berkomunikasi dengan pemerintah daerah.

Baca juga: Banyak Warga Mudik, Jumlah ODP di NTB Mencapai 1.025 Orang

Ia mengatakan kebijakan pemerintah daerah beriringan dengan pemerintah pusat.

"Langkah kami ini betul-betul terukur, berkoordinasi pemerintah pusat dan dalam hal ini juga berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota," kata Zulkieflimansyah.

"Tentu tugas kami yang utama adalah, pertama, bagaimana mengatur ritme supaya mampu mengantisipasi wabah virus corona dengan baik dan persoalan teknis kesehatan lain," lanjutnya.

Ia pun mengatakan dapat memahami kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat, seperti misalnya keputusan belum ditetapkan karantina wilayah atau lockdown.

Menurut Zulkieflimansyah, peringatan soal pembatasan sosial atau social distancing sudah cukup.

Namun, ia meminta dampak ekonomi terhadap masyarakat juga betul-betul diperhatikan jika pandemi ini berlangsung lama.

"Kami apresiasi apa yg dilakukan pemerintah dan mengerti betul pertimbangan-pertimbangannya, karena itu kami rasakan sendiri. Kami paksakan orang social distancing, kemudian tetap berada di rumah, kalau dampak ekonomi sosialnya tidak diperhatikan kasihan juga," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com