Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/04/2020, 10:03 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kantor Staf Presiden (KSP) meluncurkan aplikasi "10 Rumah Aman" yang berbasis pendekatan komunitas dan gotong-royong.

Peluncuran aplikasi yang didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi ini menjadi rujukan bagi seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama menghadapi wabah Covid-19.

"Aplikasi ini berisi informasi seputar Covid-19, apa yang dibutuhkan dan dapat dilakukan masyarakat saat di rumah serta memastikan lingkungan tetap aman sebagai antisipasi penyebaran virus corona," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2020).

Baca juga: Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Aplikasi 10 Rumah Aman dapat diunduh di telepon pintar berbasis Android di Playstore.

Aplikasi ini menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang menghubungkan data berbasis peta dan lingkungan sekitar melalui perangkat telepon seluler.

Teknologi AI membantu masyarakat memeriksa secara mandiri menggunakan alat diagnosis berbasis kecerdasan buatan dan menampilkan peta untuk menghindar dari Covid-19.

Adapun, 10 Rumah Aman menghadirkan toko daring yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan harga resmi tanpa ada permainan harga.

Misalnya, bahan makanan dari para petani dari Rego Pantes, 8Villages, Sayur Box, dan TaniHub. Lalu obat-obatan dan alat kesehatan dari Kimia Farma, Mediv-Kimia Farma.

Baca juga: UNY Luncurkan Aplikasi Smartphone, Peta Persebaran Corona

Ada juga konsultasi kesehatan dari Prixa, termasuk program edutech dari Cakap, dan fitur donasi bersama Wahid Foundation.

Untuk memudahkan akses masyarakat, aplikasi ini juga terintegrasi dengan beberapa aplikasi lain seperti ChatBot covid19.go.id, PeduliLindungi, Halodoc, Alodokter, Good Doctor, Sahabatdokter, SehatQ, Sehatpedia, dan KlikDokter.

"Aplikasi 10 Rumah Aman dibuat berdasarkan sifat kekhasan masyarakat Indonesia yang bergotong-royong," ucap Moeldoko.

"Kita bersama menjaga kesehatan rumah masing-masing sesuai langkah-langkah yang terdapat dalam aplikasi. Kemudian, saling mengingatkan tetangga sekitar untuk menjaga kesehatan," kata dia.

Baca juga: KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

Moeldoko yakin partisipasi publik akan sangat membantu pemerintah mengatasi penyebaran Covid-19.

Dalam program ini, publik membentuk komunitas berbasis daring secara aktif dan mandiri.

Masyarakat yang terlibat, nanti akan mendapat supervisi dari relawan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hingga Puskesmas terdekat.

Mereka memanfaatkan WhatsApp Group (WAG), setiap kelompok terisi 30-40 kepala keluarga atau rumah.

KSP mengklaim program ini langsung mendapat respon masyarakat. Mereka membentuk mata rantai komunitas berbasis teknologi.

Baca juga: Video Conferencing lewat Aplikasi, Apakah Rawan Disadap?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Denny Indrayana Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Unggahannya soal Informasi Putusan MK

Denny Indrayana Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Unggahannya soal Informasi Putusan MK

Nasional
Ketum PAN Zulkifli Hasan Bakal Bertemu Megawati di DPP PDIP Siang Ini, Bahas Capres 2024

Ketum PAN Zulkifli Hasan Bakal Bertemu Megawati di DPP PDIP Siang Ini, Bahas Capres 2024

Nasional
Sebut ABG 16 Tahun Diperkosa 11 Pria sebagai Kasus Persetubuhan, Kapolda Sulteng Disentil 'Kurang Piknik'

Sebut ABG 16 Tahun Diperkosa 11 Pria sebagai Kasus Persetubuhan, Kapolda Sulteng Disentil "Kurang Piknik"

Nasional
Menunggu Kejutan PDI-P: Antara 2 PR Ganjar dan Cawe-cawe Jokowi

Menunggu Kejutan PDI-P: Antara 2 PR Ganjar dan Cawe-cawe Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Jalur Lintas Selatan Jawa Percepat Mobilitas Logistik

Jokowi Harap Jalur Lintas Selatan Jawa Percepat Mobilitas Logistik

Nasional
MyPertamina Tebar Hadiah Bagi-bagi Mobil Pajero, Motor Yamaha, hingga Paket Umrah

MyPertamina Tebar Hadiah Bagi-bagi Mobil Pajero, Motor Yamaha, hingga Paket Umrah

Nasional
Jokowi: Jalan Lintas Selatan Jawa Selesai Tahun Ini

Jokowi: Jalan Lintas Selatan Jawa Selesai Tahun Ini

Nasional
Cegah Pelanggaran HAM Berat Terulang, Tim PPHAM Rekomendasikan Perubahan Struktural di TNI-Polri

Cegah Pelanggaran HAM Berat Terulang, Tim PPHAM Rekomendasikan Perubahan Struktural di TNI-Polri

Nasional
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Baru, Dewan Nasional KEK Ajak Pelaku Usaha Aktualisasikan Nilai-nilai Pancasila

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Baru, Dewan Nasional KEK Ajak Pelaku Usaha Aktualisasikan Nilai-nilai Pancasila

Nasional
Pemerintah Akan Mulai Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat pada Akhir Juni 2023

Pemerintah Akan Mulai Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat pada Akhir Juni 2023

Nasional
Kemenkumham Latih Kades dan Lurah Jadi Mediator Terkait 'Restorative Justice'

Kemenkumham Latih Kades dan Lurah Jadi Mediator Terkait "Restorative Justice"

Nasional
Sebanyak 450 Armada Bus Siap Layani Jemaah Haji Indonesia di Mekkah

Sebanyak 450 Armada Bus Siap Layani Jemaah Haji Indonesia di Mekkah

Nasional
Saat Jokowi Jajal Bakmi Legendaris di Yogyakarta, Ajak Kaesang dan Erina

Saat Jokowi Jajal Bakmi Legendaris di Yogyakarta, Ajak Kaesang dan Erina

Nasional
Anies Temui AHY dan SBY di Pacitan, Demokrat: Tak Bahas Waktu Deklarasi Cawapres

Anies Temui AHY dan SBY di Pacitan, Demokrat: Tak Bahas Waktu Deklarasi Cawapres

Nasional
Sengkarut Masalah TPPO, 1.900 Jenazah WNI Dipulangkan dalam 3 Tahun hingga Ada 'Backing'

Sengkarut Masalah TPPO, 1.900 Jenazah WNI Dipulangkan dalam 3 Tahun hingga Ada "Backing"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com