Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/04/2020, 20:27 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengungkapkan alasan mengapa pemerintah tidak mau memutuskan kebijakan karantina wilayah atau lockdown untuk mencegah dan menangani wabah virus corona.

Menurut Yasonna, pemerintah telah mengkaji berbagai skenario terkait kebijakan lockdown.

Ia mengatakan berbagai negara, seperti Jepang, Taiwan, dan Hong Kong, terbukti berhasil melakukan penanganan dan pengendalian Covid-19 tanpa lockdown.

Baca juga: 34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

"Mengapa Hong Kong berhasil tanpa lockdown, kenapa Jepang berhasil tanpa lockdown, mengapa Taiwan berhasil tanpa lockdown, adalah merupakan kajian-kajian kami," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR yang digelar virtual, Rabu (1/4/2020).

"Disiplin masyarakat, kultur masyarakat, semuanya merupakan kajian-kajian kami dalam menentukan kebijakan-kebijakan," imbuhnya.

Yasonna mengatakan, pemerintah melihat lockdown tak melulu berhasil mengatasi pandemi virus corona di suatu wilayah.

 Baca juga: Kisah Satu Dusun Lockdown di Purbalingga, Kades: Kasih Sembako seperti Kasih Makan Macan

Misalnya, kata dia, Italia dan India yang gagal total ketika pemerintahnya menerapkan kebijakan lockdown.

"Ada juga lockdown, misalnya di Italia gagal total. Apa yang disampaikan di India gagal total terjadi lockdown, tanpa memperhatikan secara baik kebutuhan masyarakat," tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Yasonna, pemerintah memutuskan menetapkan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB) dan status kedaruratan kesehatan masyarakat.

Ia mengatakan pembatasan sosial atau social distancing merupakan kunci untuk menekan penyebaran virus corona.

 Baca juga: Begini Lockdown ala Lingkungan Karang Bedil di Mataram, Aturan Ketat dan Warga Disiplin

Pemerintah pun melakukan refocusing anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi pandemi virus corona.

"Kami sudah menghitung, itu sebabnya refocusing anggaran sekarang dengan social safety nets diperkirakan sampai ratusan triliun. Maka prinsip kehati-hatian dan kami terus bekerja keras," jelasnya.

Menurut Yasonna, penetapan PSSB memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan usul kebijakan dalam upaya penanganan Covid-19.

"Kepala-kepala daerah dimungkinkan untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat melalui BNPB tentang usul-usul pembatasan dalam pencegahan, dan ini menurut kajian yang baik," kata Yasonna.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com