Menurut Yasonna, Ini Alasan Pemerintah Tak Pilih Opsi Lockdown Atasi Corona

Kompas.com - 01/04/2020, 20:27 WIB
Ilustrasi lockdown SHUTTERSTOCK/P.KhamgulaIlustrasi lockdown

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengungkapkan alasan mengapa pemerintah tidak mau memutuskan kebijakan karantina wilayah atau lockdown untuk mencegah dan menangani wabah virus corona.

Menurut Yasonna, pemerintah telah mengkaji berbagai skenario terkait kebijakan lockdown.

Ia mengatakan berbagai negara, seperti Jepang, Taiwan, dan Hong Kong, terbukti berhasil melakukan penanganan dan pengendalian Covid-19 tanpa lockdown.

Baca juga: 34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

"Mengapa Hong Kong berhasil tanpa lockdown, kenapa Jepang berhasil tanpa lockdown, mengapa Taiwan berhasil tanpa lockdown, adalah merupakan kajian-kajian kami," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR yang digelar virtual, Rabu (1/4/2020).

"Disiplin masyarakat, kultur masyarakat, semuanya merupakan kajian-kajian kami dalam menentukan kebijakan-kebijakan," imbuhnya.

Yasonna mengatakan, pemerintah melihat lockdown tak melulu berhasil mengatasi pandemi virus corona di suatu wilayah.

 Baca juga: Kisah Satu Dusun Lockdown di Purbalingga, Kades: Kasih Sembako seperti Kasih Makan Macan

Misalnya, kata dia, Italia dan India yang gagal total ketika pemerintahnya menerapkan kebijakan lockdown.

"Ada juga lockdown, misalnya di Italia gagal total. Apa yang disampaikan di India gagal total terjadi lockdown, tanpa memperhatikan secara baik kebutuhan masyarakat," tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Yasonna, pemerintah memutuskan menetapkan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB) dan status kedaruratan kesehatan masyarakat.

Ia mengatakan pembatasan sosial atau social distancing merupakan kunci untuk menekan penyebaran virus corona.

 Baca juga: Begini Lockdown ala Lingkungan Karang Bedil di Mataram, Aturan Ketat dan Warga Disiplin

Pemerintah pun melakukan refocusing anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi pandemi virus corona.

"Kami sudah menghitung, itu sebabnya refocusing anggaran sekarang dengan social safety nets diperkirakan sampai ratusan triliun. Maka prinsip kehati-hatian dan kami terus bekerja keras," jelasnya.

Menurut Yasonna, penetapan PSSB memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan usul kebijakan dalam upaya penanganan Covid-19.

"Kepala-kepala daerah dimungkinkan untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat melalui BNPB tentang usul-usul pembatasan dalam pencegahan, dan ini menurut kajian yang baik," kata Yasonna.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Terbitkan Surat Edaran soal Pelarangan Bansos untuk Kepentingan Pilkada

Mendagri Terbitkan Surat Edaran soal Pelarangan Bansos untuk Kepentingan Pilkada

Nasional
Temui Sri Mulyani, Mendagri Minta Pemotongan Anggaran Pilkada 2020 Direvisi

Temui Sri Mulyani, Mendagri Minta Pemotongan Anggaran Pilkada 2020 Direvisi

Nasional
KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan

KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Nasional
Era 'New Normal', Personel TNI-Polri Akan Berjaga di Mal hingga Tempat Wisata

Era "New Normal", Personel TNI-Polri Akan Berjaga di Mal hingga Tempat Wisata

Nasional
Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era 'New Normal'

Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era "New Normal"

Nasional
Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

Nasional
KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Nasional
Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

Nasional
Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Nasional
Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Nasional
Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Nasional
PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

Nasional
Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

Nasional
Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

Nasional
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19

Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X