Menurut Yasonna, Ini Alasan Pemerintah Tak Pilih Opsi Lockdown Atasi Corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengungkapkan alasan mengapa pemerintah tidak mau memutuskan kebijakan karantina wilayah atau lockdown untuk mencegah dan menangani wabah virus corona.

Menurut Yasonna, pemerintah telah mengkaji berbagai skenario terkait kebijakan lockdown.

Ia mengatakan berbagai negara, seperti Jepang, Taiwan, dan Hong Kong, terbukti berhasil melakukan penanganan dan pengendalian Covid-19 tanpa lockdown.

Baca juga: 34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

"Mengapa Hong Kong berhasil tanpa lockdown, kenapa Jepang berhasil tanpa lockdown, mengapa Taiwan berhasil tanpa lockdown, adalah merupakan kajian-kajian kami," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR yang digelar virtual, Rabu (1/4/2020).

"Disiplin masyarakat, kultur masyarakat, semuanya merupakan kajian-kajian kami dalam menentukan kebijakan-kebijakan," imbuhnya.

Yasonna mengatakan, pemerintah melihat lockdown tak melulu berhasil mengatasi pandemi virus corona di suatu wilayah.

 Baca juga: Kisah Satu Dusun Lockdown di Purbalingga, Kades: Kasih Sembako seperti Kasih Makan Macan

Misalnya, kata dia, Italia dan India yang gagal total ketika pemerintahnya menerapkan kebijakan lockdown.

"Ada juga lockdown, misalnya di Italia gagal total. Apa yang disampaikan di India gagal total terjadi lockdown, tanpa memperhatikan secara baik kebutuhan masyarakat," tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Yasonna, pemerintah memutuskan menetapkan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB) dan status kedaruratan kesehatan masyarakat.

Ia mengatakan pembatasan sosial atau social distancing merupakan kunci untuk menekan penyebaran virus corona.

 Baca juga: Begini Lockdown ala Lingkungan Karang Bedil di Mataram, Aturan Ketat dan Warga Disiplin

Pemerintah pun melakukan refocusing anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi pandemi virus corona.

"Kami sudah menghitung, itu sebabnya refocusing anggaran sekarang dengan social safety nets diperkirakan sampai ratusan triliun. Maka prinsip kehati-hatian dan kami terus bekerja keras," jelasnya.

Menurut Yasonna, penetapan PSSB memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan usul kebijakan dalam upaya penanganan Covid-19.

"Kepala-kepala daerah dimungkinkan untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat melalui BNPB tentang usul-usul pembatasan dalam pencegahan, dan ini menurut kajian yang baik," kata Yasonna.