Mantan Anggota DPR dari Fraksi PAN Sukiman Dituntut 8 Tahun Penjara

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Sukiman dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp 500.000.000 subsider enam bulan kurungan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, Rabu (1/4/2020).

Sukiman merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak periode 2017-2018.

"Kami Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, satu, menyatakan Terdakwa Sukiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," bunyi surat tuntutan JPU KPK yang dibacakan dalam sidang via teleconference, Rabu.

Baca juga: Mantan Anggota DPR Sukiman Didakwa Terima Suap Rp 2,65 Miliar dan 22.000 Dollar AS

Menurut Jaksa, hal yang meringankan bagi Sukiman adalah bersikap sopan selama persidangan dan memiliki tanggungan keluarga.

Sedangkan, hal yang memberatkan adalah Sukiman dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan tidak mau mengakui perbuatannya.

Jaksa menilai Sukiman terbukti menerima suap senilai Rp 2.650.000.000 dan 22.000 dollar Amerika Serikat dari mantan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pegunungan Arfak Natan Pasomba bersama Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy dan dua rekanan Dinas PU Pegunungan Arfak bernama Nicolas Tampang Allo dan Sovian Lati Lipu.

Sukiman menerima suap itu melalui Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemengerian Keuangan periode 2015-2017 Rifa Surya dan tenaga ahli anggota DPR dari Fraksi PAN Suherlan.

Baca juga: Kasus Dana Perimbangan, Eks Anggota DPR Sukiman Segera Disidang

Suap tersebut diberikan kepada Sukiman supaya Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan APBN 2018.

Jaksa pun menilai Sukiman telah melaggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.