Pemerintah Tambah Anggaran PKH, Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja

Kompas.com - 31/03/2020, 19:20 WIB
Presiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas  COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan  pemerintah daerah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan pemerintah daerah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menambah anggaran untuk tiga program bantuan sosial sebagai upaya untuk meredam dampak ekonomi dari wabah Covid-19.

Ketiga program tersebut adalah Program Keluarga Harapan ( PKH), Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja.

Presiden Joko Widodo menyebut jumlah keluarga penerima PKH akan ditingkatkan dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga. Sedangkan besaran angkanya juga dinaikkan 25 persen.

Baca juga: Camat Pastikan Pasien Covid-19 yang Kabur dari Rumah Tidak Kontak Fisik dengan Warga Sekitar

"Misalnya komponen ibu hamil naik dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta per tahun. Komponen anak usia dini Rp 3 juta rupiah per tahun, komponen disabilitas Rp 2,4 juta per tahun dan kebijakan ini efektif mulai April 2020," kata Jokowi.

Jumlah penerima kartu sembako juga akan dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta orang.

Nilai yang akan diterima juga naik 30 persen dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu rupiah dan akan diberikan selama sembilan bulan.

Anggaran kartu pra kerja untuk membantu masyarakat yang belum mendapat pekerjaan atau korban PHK juga dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang.

"Terutama ini adalah untuk pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19 dan nilai manfaatnya adalah Rp 650 ribu sampai Rp 1 juta per bulan selama empat bulan ke depan," kata Jokowi.

Selain ketiga program itu, pemerintah juga menggratiskan listrik selama tiga bulan bagi pelanggan 450 Va dan diskon 50 persen bagi pelanggan 900 Va.

Pemerintah juga mencadangkan anggaran Rp 25 Triliun untuk memastikan kebutuhan logistik dan sembako tercukupi.

Baca juga: Jokowi Gelontorkan Rp 405,1 Triliun untuk Atasi Covid-19, Ini Rinciannya

Total anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk seluruh bantuan sosial ini adalah Rp 70,1 Triliun.

Jokowi berharap penambahan anggaran ini dapat efektif menangani masalah Covid-19, utamanya yang terkait dengan dampak sosial ekonomi.

Sampai Selasa ini, terdapat 1.528 kasus positif Covid-19 yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Dari angka tersebut, 81 orang dinyatakan sembuh dan 136 lainnya meninggal dunia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X