Komnas HAM Nilai Darurat Sipil Berpotensi Timbulkan "Chaos" hingga Pelanggaran HAM

Kompas.com - 31/03/2020, 14:25 WIB
Komisioner Komas HAM Muhammad Choirul Anam dorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) keluarkan Perppu terkait pemenuhan hak korban kejahatan HAM masa lalu. KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAKomisioner Komas HAM Muhammad Choirul Anam dorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) keluarkan Perppu terkait pemenuhan hak korban kejahatan HAM masa lalu.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan bahwa penerapan status darurat sipil justru berpotensi menimbulkan kekacauan hingga pelanggaran HAM.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam berkaca pada penerapan darurat sipil di Aceh pada Mei 2004.

“Dalam pengalaman darurat sipil yang terjadi adalah situasi ketakutan, banyak terjadi tindakan koersif dan malah potensial menimbukan chaos. Pelanggaran HAM terjadi secara masif,” kata Anam melalui keterangan tertulis, Selasa (31/3/2020).

Baca juga: Kapolri: Polri Dukung Darurat Sipil dalam Rangka Cegah Covid-19

Menurutnya, penanganan wabah Covid-19 membutuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang serius.

Namun, status darurat sipil yang rencananya bakal diterapkan memiliki karakter berbeda untuk mengatasi pandemi virus corona di Tanah Air.

Komnas HAM pun berharap status tersebut tidak diterapkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Untuk darurat sipil, Komnas HAM berharap status tersebut tidak diterapkan. Karakter dasar darurat sipil berbeda jauh dengan kondisi darurat kesehatan yang saat ini di terjadi, dan jelas kebutuhan kebijakan juga berbeda jauh,” tuturnya.

Namun, apabila kebijakan pembatasan sosial skala besar yang diikuti kebijakan darurat sipil diterapkan, Komnas HAM meminta pemerintah menyediakan bantuan langsung.

Sebab, jika merujuk pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, tak ada kewajiban pemerintah pusat menanggung kebutuhan masyarakat selama pembatasan sosial berskala besar.

“PSBB (pembatasan sosial skala besar) dan darurat sipil secara nyata tidak memberikan jaminan kebutuhan hidup sehari-hari ketika prosesnya sedang berlangsung,” ujar Anam.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
KY Umumkan 24 Calon Hakim Agung yang Lolos ke Tahapan Wawancara

KY Umumkan 24 Calon Hakim Agung yang Lolos ke Tahapan Wawancara

Nasional
Masih Pandemi, Upacara Peringatan HUT RI ke-76 Akan Digelar Terbatas

Masih Pandemi, Upacara Peringatan HUT RI ke-76 Akan Digelar Terbatas

Nasional
Jaga Sektor Kelautan dan Perikanan, Menteri KP Bekali BROL Jembrana dengan Teknologi Mumpuni

Jaga Sektor Kelautan dan Perikanan, Menteri KP Bekali BROL Jembrana dengan Teknologi Mumpuni

Nasional
POGI: Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil Sudah Disepakati, Segera Dilaksanakan

POGI: Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil Sudah Disepakati, Segera Dilaksanakan

Nasional
Moeldoko Tetap Jalani Penyuntikan Vaksin Nusantara Meski Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Lengkap

Moeldoko Tetap Jalani Penyuntikan Vaksin Nusantara Meski Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Lengkap

Nasional
Sebaran 1.759 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Sebaran 1.759 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Guru Besar UI Temukan Ketidaktelitian dalam Penyusunan Statuta UI, Ini Penjelasannya

Guru Besar UI Temukan Ketidaktelitian dalam Penyusunan Statuta UI, Ini Penjelasannya

Nasional
UPDATE 30 Juli: Hari ini Penambahan Pasien Sembuh Covid-19 Lewati Angka Kasus Baru

UPDATE 30 Juli: Hari ini Penambahan Pasien Sembuh Covid-19 Lewati Angka Kasus Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X