Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Polri Dukung Darurat Sipil dalam Rangka Cegah Covid-19

Kompas.com - 31/03/2020, 13:55 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Idham Azis mengatakan, kepolisian mendukung rencana pemerintah yang akan menerapkan darurat sipil dalam penanganan wabah Covid-19.

Idham mengatakan, darurat sipil tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Hal ini disampaikan Idham, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Selasa (31/3/2020).

"Polri mendukung penuh setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk diterapkannya darurat sipil dalam rangka menanggapi pandemi covid 19," kata Idham.

Baca juga: Presiden Diminta Tetapkan Status Darurat Kesehatan Masyarakat, Bukan Darurat Sipil

Idham juga mengatakan, penerapan darurat sipil tersebut sesuai dengan maklumat Kapolri.

Oleh karenanya, kata dia, jajaran kepolisian akan bertindak sesuai dengan kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah pusat selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

"Namun sampai hari ini, berdasarkan hasil rapat terbatas kemarin, dan tadi sebelum kita RDP belum diputuskan apa yang menjadi kebijakan pemerintah," kata dia. 

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah berencana menerapkan status darurat sipil dalam menghadapi wabah Covid-19.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus corona.

Baca juga: Bukan Darurat Sipil, Komnas HAM Nilai Perlu Diterapkan Darurat Kesehatan Nasional

Menurut Jokowi, hal itu perlu dilakukan dengan skala lebih besar. Oleh karena itu, ia meminta pembatasan sosial yang dikenal dengan sebutan physical distancing ini disertai dengan kebijakan darurat sipil.

"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 lewat video conference dari Istana Bogor, Senin (30/3/2020).

"Sehingga, tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," tuturnya.

Jokowi pun meminta jajarannya segera menyiapkan payung hukum untuk menjalankan pembatasan sosial skala besar ini sebagai pegangan bagi pemerintah daerah.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Utak-atik Politik ala Jokowi

Utak-atik Politik ala Jokowi

Nasional
Kunjungi IKN, AHY: Kita Tak Ingin Asal Bangun, lalu Bermasalah Kemudian Hari

Kunjungi IKN, AHY: Kita Tak Ingin Asal Bangun, lalu Bermasalah Kemudian Hari

Nasional
Cerita Jimly soal Kebesaran Hati Megawati, Terima Kekalahan Lawan SBY dan Tak Gugat ke MK

Cerita Jimly soal Kebesaran Hati Megawati, Terima Kekalahan Lawan SBY dan Tak Gugat ke MK

Nasional
AHY Koordinasi dengan Panglima TNI soal Lahan-lahan yang Masih Jadi Sengketa

AHY Koordinasi dengan Panglima TNI soal Lahan-lahan yang Masih Jadi Sengketa

Nasional
KPK Dalami Penerbitan WIUP Tambang di Maluku Utara

KPK Dalami Penerbitan WIUP Tambang di Maluku Utara

Nasional
Cerita Jimly Sentil SBY yang Klaim Menang Pilpres Sebelum Pengumuman KPU

Cerita Jimly Sentil SBY yang Klaim Menang Pilpres Sebelum Pengumuman KPU

Nasional
Terima Uang Rp 40 M dalam Kasus BTS 4G, Achsanul Qosasi Diadili 7 Maret

Terima Uang Rp 40 M dalam Kasus BTS 4G, Achsanul Qosasi Diadili 7 Maret

Nasional
Pemuda Penyandang Disabilitas Kali Pertama Lolos Seleksi SIPSS Polri 2024

Pemuda Penyandang Disabilitas Kali Pertama Lolos Seleksi SIPSS Polri 2024

Nasional
Yusrizki Muliawan Divonis 2 Tahun Penjara di Kasus BTS 4G, Kejagung Banding

Yusrizki Muliawan Divonis 2 Tahun Penjara di Kasus BTS 4G, Kejagung Banding

Nasional
Lonjakan Suara PSI dan Penjelasan KPU yang Tidak Lugas

Lonjakan Suara PSI dan Penjelasan KPU yang Tidak Lugas

Nasional
Tanggal 5 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Suara PSI Tiba-tiba Melonjak, Grace: Kenapa yang Disorot Hanya PSI?

Suara PSI Tiba-tiba Melonjak, Grace: Kenapa yang Disorot Hanya PSI?

Nasional
Sudirman Said Sebut Pendukung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud akan Lebih Sering Bertemu

Sudirman Said Sebut Pendukung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud akan Lebih Sering Bertemu

Nasional
Rekapitulasi Suara KPU Sabtu Siang hingga Petang: Prabowo Menang di 6 PPLN, Ganjar 5, Anies 1

Rekapitulasi Suara KPU Sabtu Siang hingga Petang: Prabowo Menang di 6 PPLN, Ganjar 5, Anies 1

Nasional
Era Jokowi Tak Ada Hak Angket, Jimly: 10 Tahun Kok DPR-nya Memble

Era Jokowi Tak Ada Hak Angket, Jimly: 10 Tahun Kok DPR-nya Memble

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com