Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Doni Monardo: Kita Berada di Satu Rangkaian Kereta, Satu Gerbong Jatuh, Gerbong Lain Bisa Terguling

Kompas.com - 30/03/2020, 19:04 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta seluruh elemen masyarakat, baik di akar rumput hingga ke tataran pejabat, bersatu padu mendukung seluruh kebijakan pemerintah dalam menangani wabah corona.

Ia pun mengibaratkan seluruh elemen masyarakat ini sebagai rangkaian kereta yang gerbong-gerbongnya bisa saling membahayakan apabila terjadi kecelakaan.

"Kita sekarang berada pada satu rangkaian kereta api, lokomotif depannya adalah kepala negara kita yaitu Pak Jokowi," kata Doni dalam konferensi pers, Senin (30/3/2020).

"Kemudian, kita berada di gerbong-gerbong yang berbeda. Manakala di antara itu ada yang terjatuh, maka bisa jadi gerbong lain akan terguling," lanjut Doni.

Baca juga: Pemerintah Ajak Masyarakat Putuskan Rantai Penularan Covid-19

Oleh karena itu, ia pun meminta agar seluruh tokoh pusat dan daerah termasuk pimpinan partai politik tersebut dapat mendukung seluruh kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19.

"Saya mengajak kepada tokoh-tokoh baik di pusat maupun daerah, termasuk juga para pimpinan partai politik untuk bisa mendukung kebijakan politik negara," kata dia.

Apalagi, kata dia, virus corona belum diketahui kapan akan berakhir meski sejumlah pakar dari beberapa lembaga telah melaporkan prediksi kepada Presiden Joko Widodo.

Baca juga: BNPB Rekrut 8.763 Relawan Percepatan Penanganan Covid-19

Meski demikian, seluruh ketahanan baik daya tahan di bidang kesehatan, ekonomi dan moralitas bangsa tetap dibutuhkan.

"Oleh karenanya persatuan dan kesatuan menjadi modal utama kita, karena dengan kita bersatu maka segala kesulitan kita bisa diatasi," ujar dia.

Adapun perkembangan per Senin (30/3/2020), jumlah kasus Covid-19 bertambah 129 sehingga total menjadi 1.414 kasus dengan rincian 1.217 dirawat, 122 meninggal, dan 75 sembuh.

Provinsi DKI Jakarta masih menduduki posisi tertinggi dengan 698 kasus, disusul oleh JAwa Barat 180 kasus, Banten 128 kasus, dan Jawa Timur 91 kasus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com