Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Percepat Pembayaran Rumah Sakit yang Tangani Pasien Covid-19 lewat BPJS Kesehatan

Kompas.com - 30/03/2020, 09:40 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah segera mempercepat pembayaran kepada rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Pemerintah akan mempercepat pembayaran kepada RS yang melakukan perawatan pasien Covid-19," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy saat Rakor Tingkat Menteri (RTM), dikutip dari siaran pers Kemenko PMK, Senin (30/3/2020).

Baca juga: Jokowi Minta BPJS Kesehatan Percepat Pembiayaan Pengobatan Covid-19

Muhadjir mengatakan, ia sudah menandatangani surat penugasan khusus kepada BPJS Kesehatan untuk memverifikasi klaim kepada rumah sakit.

Dengan demikian, pihak BPJS Kesehatan bisa segera melakukan verifikasi klaim pelayanan kesehatan terhadap rumah sakit.

"Ini dilakukan agar pelayanan kesehatan rumah sakit kepada pasien Covid-19 terus berjalan dan semakin prima," ujar Muhadjir.

Baca juga: Jokowi: Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Pengaruhi Pelayanan Pasien Covid-19

Apabila proses verifikasi dengan rumah sakit telah dilakukan, kata Muhadjir, maka BPJS Kesehatan akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memproses pembayarannya.

Menurut Muhadjir, Kementerian Kesehatan telah mendapat alokasi dana khusus dari Kementerian Keuangan untuk pelunasan tagihan-tagihan terkait penanganan Covid-19.

Muhadjir menuturkan, dengan pengalaman BPJS Kesehatan dalam melakukan verifikasi klaim dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.

"Sehingga proses pembayaran kepada rumah sakit tersebut bisa dipercepat," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Akan Tanggung Biaya Pasien Covid-19 Lewat BPJS Kesehatan

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan menanggung biaya perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit melalui BPJS Kesehatan.

Muhadjir mengatakan, pemerintah akan melakukan pembayaran kepada rumah sakit yang merawat pasien Covid-19 peserta BPJS yang merupakan penerima bantuan iuran (PBI) pemerintah sehingga akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Terutama, dalam mempercepat penyaluran dana yang akan dibayar kepada rumah sakit yang melakukan penanganan terhadap pasien Covid-19 peserta BPJS Kesehatan tersebut.

“Untuk pembiayaan penanganan Covid-19 yang dirawat di rumah sakit, nanti akan di-handle BPJS Kesehatan. Karena selama ini, BPJS Kesehatan sudah biasa melaksanakan verifikasi klaim rumah sakit," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers Kemenko PMK, Senin (23/3/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua MPR Dorong Pemerintah Tuntaskan Akar Persoalan Merebaknya Pelaku Judi 'Online'

Ketua MPR Dorong Pemerintah Tuntaskan Akar Persoalan Merebaknya Pelaku Judi "Online"

Nasional
Kisruh Internal PBB: Eks Sekjen Klaim Pj Ketua Umum Sempat Gerebek Kantor DPP

Kisruh Internal PBB: Eks Sekjen Klaim Pj Ketua Umum Sempat Gerebek Kantor DPP

Nasional
Dedi Mulyadi, Ilham Habibie, dan Susi Pudjiastuti Masuk Bursa Cagub Jabar dari PDI-P

Dedi Mulyadi, Ilham Habibie, dan Susi Pudjiastuti Masuk Bursa Cagub Jabar dari PDI-P

Nasional
Penyidik KPK yang Geledah Staf Hasto Dilaporkan Lagi Ke Dewan Pengawas

Penyidik KPK yang Geledah Staf Hasto Dilaporkan Lagi Ke Dewan Pengawas

Nasional
Momen Jokowi Duduk Jongkok Cek Air Hasil Pompanisasi di Karanganyar

Momen Jokowi Duduk Jongkok Cek Air Hasil Pompanisasi di Karanganyar

Nasional
Datangi Kejagung, Pengacara Pegi Minta Jaksa Cermat Teliti Berkas Perkara

Datangi Kejagung, Pengacara Pegi Minta Jaksa Cermat Teliti Berkas Perkara

Nasional
Gelar 'SMS Blast' Bahaya Judi 'Online', Menkominfo: Kita Tumbuhkan Kesadaran Masyarakat

Gelar "SMS Blast" Bahaya Judi "Online", Menkominfo: Kita Tumbuhkan Kesadaran Masyarakat

Nasional
Antisipasi Dampak Kekeringan, Jokowi Bakal Salurkan 75.000 Pompa Air

Antisipasi Dampak Kekeringan, Jokowi Bakal Salurkan 75.000 Pompa Air

Nasional
Sekjen Kementan Mengaku Kabulkan Permintaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron untuk Mutasi Saudaranya

Sekjen Kementan Mengaku Kabulkan Permintaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron untuk Mutasi Saudaranya

Nasional
Selain Dedi Mulyadi, PDI-P Buka Peluang Usung Susi Pudjiastuti di Pilkada Jabar

Selain Dedi Mulyadi, PDI-P Buka Peluang Usung Susi Pudjiastuti di Pilkada Jabar

Nasional
Dicopot sebagai Sekjen PBB, Afriansyah: Awalnya Saya Terima, Tapi..

Dicopot sebagai Sekjen PBB, Afriansyah: Awalnya Saya Terima, Tapi..

Nasional
Profesionalisme Promosi dan Mutasi ASN

Profesionalisme Promosi dan Mutasi ASN

Nasional
Menko PMK: Tugas Satgas Judi 'Online' Pencegahan dan Penindakan, Bukan Beri Bansos

Menko PMK: Tugas Satgas Judi "Online" Pencegahan dan Penindakan, Bukan Beri Bansos

Nasional
Pj Kepala Daerah Maju Pilkada Harus Lapor ke Mendagri Paling Lambat 40 Hari Sebelum Daftar

Pj Kepala Daerah Maju Pilkada Harus Lapor ke Mendagri Paling Lambat 40 Hari Sebelum Daftar

Nasional
Residu Pilpres di Balik Wacana Pengusungan Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta

Residu Pilpres di Balik Wacana Pengusungan Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com