Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Minta Masyarakat Menunda Mudik ke Kampung Halaman

Kompas.com - 27/03/2020, 17:19 WIB
Tsarina Maharani,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyarankan, untuk sementara masyarakat tidak mudik ke kampung halamannya masing-masing.

Juru bicara untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan, hal ini diperlukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia.

"Mohon bijak dalam kaitan merencanakan apabila nantinya akan mudik. Kami menyarankan hati-hati, sebisa-bisanya (mudik) ditunda sampai kondisi ini menjadi jauh lebih baik," kata Yuri dalam konferesi pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: Mudik ke Solo, Perantau Harus Karantina Diri 14 Hari di Rumah

Ia mengatakan, ada kondisi-kondisi pada aktivitas mudik yang berpotensi menjadi arena penularan virus corona.

Misalnya, jika menggunakan transportasi pribadi, maka rentan terjadi penularan virus di antara sesama anggota keluarga.

"Apalagi kemudian harus pergi ke kampung dengan keluarga yang cukup banyak, di dalam satu mobil yang berdesak-desakan, di dalam satu alat angkut yang berdesak-desakan. Ini memberikan risiko yang berlipat ganda," ujar dia.

Baca juga: Batal Gelar Mudik Gratis, Berapa Anggaran yang Dihemat Kemenhub?

Demikian pula jika mudik menggunakan transportasi umum.

Sebab, Yuri mengingatkan, ada orang yang sebenarnya telah tertular virus corona, namun ia tidak menunjukkan gejala klinis yang signifikan.

Orang seperti itu justru sangat berpotensi menularkan virus ke orang lain yang memiliki tingkat imun tubuh lebih rendah.

Oleh sebab itu, dalam kasus ini, dibutuhkan kewaspadaan dari semua orang agar tidak terjangkit.

Baca juga: Kemenhub Sebut Banyak Orang yang Sudah Mudik

Yuri menegaskan agar masyarakat betul-betul mengurangi aktivitas di luar rumah dengan melakukan pembatasan sosial atau social distancing.

"Kita semuanya tidak menginginkan penambahan kasus ini menjadi semakin tinggi dan penularan di tengah masyarakat semakin banyak," kata Yuri.

Pembatasan sosial merupakan langkah paling efektif untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Ia mengingatkan bahwa kesehatan dan keselamatan saat ini menjadi tanggung jawab bersama.

Baca juga: Cegah Penyebaran Virus Corona, Ganjar Minta Masyarakat Tidak Mudik Lebaran

"Ini (tetap di rumah) bisa kita lakukan bersama-sama, di mana semua orang berusaha saling melindungi, yang sakit melindungi yang sehat agar tidak tertular oleh penyakitnya. Yang sehat melindungi yang sakit agar tidak keluar dari rumah dan melakukan kegiatan yang tidak perlu di luar rumah," tutur Achmad Yurianto. 

Hingga Jumat ini, pemerintah mengonfirmasi penambahan 153 kasus Covid-19 baru. Dengan demikian total pasien Covid-19 di Indonesia mencapai 1.046 orang.

Dari angka itu, 46 pasien dinyatakan sembuh. Sementara, 87 pasien meninggal dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com