Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AS dan Australia Minta Warganya di Indonesia Pulang, Sikap Itu Dinilai Wajar

Kompas.com - 27/03/2020, 12:47 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Amerika Serikat dan Australia telah meminta warganya yang berada di Indonesia segera meninggalkan Tanah Air, menyusul peningkatan kasus penyebaran Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah enggan memberikan pernyataan saat dimintai tanggapan atas kebijakan yang diambil pemerintah kedua negara tersebut.

"Ditanyakan ke pihak AS saja ya. Kita tidak merasa perlu menanggapi," kata Faizasyah melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: Menlu Pastikan Perlindungan WNI di Luar Negeri Terkait Covid-19

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Willy Aditya menilai wajar jika pemerintah kedua negara itu khawatir dengan keselamatan warga negara mereka.

"Namanya tidak di rumah sendiri, itu pasti tidak lebih nyaman dibanding di rumah sendiri. Seperti apa pun kondisinya," kata Willy kepada Kompas.com.

Ia pun mencontohkan ketika wabah Covid-19 pertama kali menyebar di Kota Wuhan, China awal tahun ini.

Saat itu, pemerintah sejumlah negara, termasuk Indonesia, meminta agar warganya segera meninggalkan kota tersebut.

Padahal, imbuh politisi Partai Nasdem ini, fasilitas kesehatan di negara tersebut sangat memadai.

"Toh, mereka tetap juga mengevakuasi warganya. Dan warganya juga tetap meminta dievakuasi. Jadi ini soal kekhawatiran saja menurut saya. Lebih ke masalah psikologis," ucapnya.

Baca juga: Ketua Dewan Guru Besar FKUI Sarankan Pemerintah Lockdown Daerah Terjangkit Covid-19

Ia pun meyakini bahwa fasilitas kesehatan di Indonesia cukup siap dalam menampung pasien positif Covid-19, baik WNI maupun warga negara asing.

Apalagi, belum lama ini Pemerintah Indonesia baru saja menerima banyak alat kesehatan seperti alat perlindungan diri dan obat-obatan dari China untuk menanggulangi wabah ini.

"Jadi, imbauan mereka itu soal psikologis saja menurut saya. Selain itu juga soal tanggung jawab mereka sebagai pelaksana negara," ucap dia.

"Karena kalau mereka tidak melakukan itu, bisa dituntut juga mereka oleh warganya karena dituduh tidak melindungi warganya yang ada di luar. Setiap konstitusi negara kan selalu mengamanatkan itu," imbuh Willy.

Imbauan dua negara

Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS pada Rabu (25/3/2020), memerintahkan kepulangan anggota keluarga pegawai kedutaan besar mereka yang berusia di bawah 21 tahun dari Indonesia.

Anggota keluarga ini meliputi pegawai Kedutaan Besar di Jakarta, USASEAN, Konsulat Jenderal di Surabaya dan Konsulat di Medan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com