Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Australia Minta Warganya di Indonesia untuk Segera Pulang

Kompas.com - 27/03/2020, 09:57 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Australia meminta warganya yang ingin bepergian ke Indonesia dalam waktu dekat menangguhkan rencananya.

Bahkan, warga Australia yang kini berada di Indonesia, diharapkan segera meninggalkan Indonesia dan pulang ke Negeri Kanguru itu.

Hal itu menyusul ekskalasi kasus positif Covid-19 di Indonesia yang kian masif. Berdasarkan data terakhir per 26 Maret 2020, ada 893 kasus positif, dengan 78 pasien dinyatakan meninggal dunia dan 35 kasus sembuh.

"Jika Anda seorang turis Australia di Bali atau Indonesia secara lebih luas, tinggalkan sekarang. Jangan tunda kepulangan Anda," demikian imbauan yang dilansir Kompas.com dari laman milik Pemerintah Australia, Smartraveller.gov.au, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: Australia Tutup Perbatasan dan Pintu Kedatangan, Turis Asing Dilarang Masuk

Imbauan tersebut dikeluarkan pada 26 Maret 2020.

Pemerintah Australia meminta warganya yang tinggal di Indonesia dalam jangka waktu yang panjang untuk meninjau dengan sejumlah pertimbangan.

Mereka diminta mempertimbangkan, apakah mereka memiliki dukungan dan akses yang cukup terhadap fasilitas kesehatan yang efektif selama periode yang menantang saat ini.

"(Sebab) banyak layanan tidak akan tersedia," imbuh imbauan tersebut.

Saat ini, opsi penerbangan ke Australia telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bahkan, Qantas telah menghentikan layanan penerbangannya ke Indonesia sejak 25 Maret.

Pemerintah Australia menyebut, risiko penularan Covid-19 meningkat pesat di Indonesia.

Bahkan, penularan terjadi secara meluas, termasuk di Bali dan Jakarta yang kini terkonfirmasi memiliki kasus positif terbesar.

Berdasarkan data pemerintah, dari 893 kasus positif, 515 kasus terjadi di Jakarta.

Baca juga: UPDATE: Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Jadi 515 Orang, Wilayah yang Terinfeksi Meluas

Selain itu, Pemerintah Australia juga menyebutkan bahwa Indonesia memiliki keterbatasan dalam kepemilikan alat pengujian dan fasilitas pengendali infeksi.

"Perawatan kritis untuk orang Australia yang sakit parah, termasuk di Bali, jauh di bawah standar yang tersedia di Australia. Evakuasi medis untuk pasien Covid-19 tidak akan diizinkan," tulis imbauan tersebut.

"Kami sekarang menyarankan Anda untuk Jangan bepergian ke Indonesia, termasuk Bali," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com