Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Penyebaran Covid-19, Mendagri Ingatkan Gubernur Segera Antisipasi Mudik

Kompas.com - 26/03/2020, 20:19 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para gubernur segera mengambil langkah detail untuk mengantisipasi arus mudik jelang Idul Fitri di tengah semakin meluasnya penularan virus corona yang mengakibatkan individu terjangkit Covid-19.

Menurut Tito, berkaitan dengan hal ini, sejumlah gubernur telah dia ingatkan secara langsung.

"Saat (berkunjung) ke empat provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Selatan, saya sudah mengingatkan para gubernur untuk segera mengambil langkah-langkah detail di lapangan untuk antisipasi mudik jelang Lebaran," ujar Tito dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (26/3/2020).

Baca juga: Di Tengah Wabah Corona, 1000 Orang Lebih Mudik ke Gunungkidul

Menurut Tito, sejumlah pemerintah daerah telah mengeluarkan imbauan agar warganya menunda mudik untuk mengurangi risiko penularan Covid-19.

Tito mengapresiasi langkah dan pendekatan pemda sebagaimana yang telah dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Pak Gubernur sudah mengimbau warganya untuk menunda mudik. Beliau pun sudah menjalin komunikasi dengan daerah sumber pemudik, seperti Jabodetabek dan Jawa Barat untuk menyosialisasi gerakan menunda mudik tahun ini," ucap dia.

Meski demikian, Tito mengakui bahwa dari sisi implementasi, langkah ini tidak akan secara total menghentikan arus mudik.

"Tentu dalam tingkat implementasi, kita paham juga bahwa upaya tersebut tidak berarti akan mampu mencegah arus mudik secara total keseluruhan," kata Tito.

Sebelumnya, Tito mengaku menganjurkan pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam memperketat acara mudik bersama.

Baca juga: Sultan HB X Wajibkan Warga yang Mudik ke DIY Isolasi Diri 14 Hari

Hal ini dilakukan untuk mencegah semakin meluasnya penularan virus corona.

"Hal yang konkret yang dapat dilakukan bersama adalah pembatasan dengan superketat acara mudik bareng yang sudah menjadi tradisi tahunan selama ini," ujar Tito dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (26/3/2020).

Berdasarkan data pemerintah, kata Tito, bila frekuensi program mudik bersama bisa dikurangi secara ketat, volume arus mudik dari Jabodetabek bisa ditekan.

"Maka volume arus mudik dari kota-kota besar seperti Jabodetabek, yang merupakan epicentrum penyebaran Covid-19, akan dapat ditekan secara signifikan," kata Tito.

Menurut dia, pemerintah bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona saat ini sedang mempertimbangkan pembatasan secara ketat acara mudik bersama.

"Pertama, mudik bareng sangat identik dengan pengumpulan massa besar yang berdesakan, baik di saat pemberangkatan, di perjalanan hingga di tempat tujuan. Seperti kita tahu, mudik bareng cukup melelahkan dan pastinya mengakibatkan stamina ketahanan tubuh peserta mudik drastis drop dan berpotensi tertular Covid-19," tutur Tito.

Baca juga: Cegah Covid-19 Meluas, Wapres Kembali Ingatkan Masyarakat agar Tak Mudik

Kedua, kata dia, mempertimbangkan laporan riset WHO yang menyebutkan bahwa penularan Covid-19 sudah bersifat aerosol, yaitu transmissi lewat tumpangan partikel di udara.

"Otomatis mudik bareng, utamanya lewat moda transportasi darat, kereta api yang memakan waktu berjam-jam di perjalanan dengan kondisi sesak penumpang tentu menjadi ground field penularan Covid 19 secara masif," papar Tito.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com