Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Covid-19 Meluas, Wapres Kembali Ingatkan Masyarakat agar Tak Mudik

Kompas.com - 26/03/2020, 14:19 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin kembali mengimbau masyarakat agar tidak mudik ke kampung halaman, baik saat ini maupun Lebaran nanti.

Meski pemerintah belum memutuskan, menurut dia, masyarakat tetap harus menahan agar tak pulang terlebih dahulu.

Hal tersebut diperlukan untuk mencegah kemungkinan tersebarnya virus corona di daerah yang masih bersih atau agar sebarannya tak lebih luas lagi.

"Saya pribadi sebaiknya memang masyarakat tidak mudik. Mudik itu yang penting bagaimana silaturahmi, tetapi ada bahaya yang mungkin terjadi, baik di jalan maupun di kerumunan-kerumunan ketika berada di kampung halaman, dan ada risiko penularan Covid-19," ujar Ma'ruf saat wawancara melalui video conference dengan wartawan, Kamis (26/3/2020).

Baca juga: Wapres Minta Kepala Daerah Telusuri Warganya yang Mudik di Tengah Wabah Corona

Pada era ini, kata dia, silaturahim dilakukan bisa dengan berbagai cara, salah satunya dengan memanfaatkan komunikasi lewat teknologi.

Terlebih lagi, kata dia, agama juga mengajarkan apabila ada maslahat yang bisa didapatkan tetapi ada bahaya, maka prinsip yang harus digunakan adalah menolak bahaya itu terlebih dahulu.

"Apalagi kalau manfaat silaturahmi, bisa dilakukan pada waktu yang lain, pada liburan yang lain. Oleh karena itu, pertimbangan rasionalnya, logisnya sebaiknya memang tidak mudik, melihat bahayanya yang sangat mungkin terjadi," kata Ma'ruf.

Baca juga: Bupati Mengaku Tak Bisa Larang Perantau Jabodetabek Mudik ke Wonogiri

Sedianya, kata dia, hari ini kebijakan soal mudik tersebut dibahas dalam sidang rapat kabinet terbatas.

Namun, dikarenakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang berdukacita atas wafatnya sang ibunda, maka rapat tersebut ditunda.

"Tapi, putusannya akan ditetapkan apakah pemerintah akan melarang, imbauan, dan itu akan kita tentukan nanti dalam rapat terbatas kabinet yang akan datang," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com