Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IDI Dukung Wacana Larangan Mudik demi Cegah Penularan Covid-19

Kompas.com - 26/03/2020, 12:00 WIB
Dani Prabowo,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih mendukung, wacana pemerintah melarang mudik masyarakat saat lebaran guna mengurangi dampak penyebaran Covid-19.

"Saya setuju itu. Dia disuruh tinggal dulu di rumah, jangan kemana-mana dulu dua minggu sampai sebulan. Itu nanti virus mati sendiri sudah tidak tersebar," kata Daeng kepada Kompas.com, Kamis (26/3/2020).

Dari total 790 kasus positif Covid-19, DKI Jakarta tercatat sebagai wilayah dengan penularan tertinggi dengan 463 kasus hingga saat ini.

Sementara diketahui, kenaikan presentase pemudik dari tahun ke tahun di kisaran 7 persen.

Tahun lalu, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik Lebaran 2019 dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) mencapai 14,9 juta orang.

Baca juga: Antisipasi Pekerja Migran Mudik Lebaran, Rusunawa di Tulungagung Jadi Tempat Isolasi PDP Corona

Itu artinya, imbuh Daeng, diperlukan langkah ekstra agar penularan Covid-19 saat mudik, terutama bagi mereka yang berasal dari wilayah DKI Jakarta, tidak terjadi.

Salah satunya dengan pengawasan ketat yang dilakukan baik oleh aparat keamanan maupun aparat pemerintahan.

"Itu sudah betul. Makanya saya bilang, itu bukan petugas kesehatan yang bisa melakukan itu, tapi aparat keamanan. Diawasi tidak boleh itu keluar Jakarta, itu menyebarkan virus kemana-mana itu," kata dia.

Sebelumnya, Juru Bicara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menganjurkan, agar masyarakat tidak pulang ke kampung halaman alias mudik pada musim lebaran tahun ini.

Keputusan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan pencegahan virus corona agar tidak menyebar lebih luas lagi ke penjuru Indonesia.

"Kami sudah bersepakat, hal yang paling utama adalah menjaga keselamatan masyarakat. Atas berbagai pertimbangan ini, kami melihat opsi kebijakan pelarangan mudik," kata Jodi melalui keterangan tertulisnya, Selasa (24/3/2020).

Baca juga: Pasien Corona Bertambah di Kabupaten Bogor Akibat Gelombang Mudik dari Jakarta, Satu Remaja Perempuan Positif Corona

Namun anjuran dilarang mudik tersebut, lanjut Jodi, masih belum tahap keputusan akhir. Sebab, akan diusulkan kepada Presiden Joko Widodo selaku pengambil keputusan.

“Semua ini masih belum ada keputusan final menunggu kondisi penyebaran virus Covid-19. Pemerintah mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat termasuk menghadapi puasa dan hari Raya Idul Fitri,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com