Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setuju Mudik Dibatasi, Mendagri: Agar Penyebaran Corona Bisa Ditekan

Kompas.com - 26/03/2020, 14:18 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan dirinya menganjurkan pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam memperketat acara mudik bersama.

Hal ini dilakukan untuk mencegah semakin meluasnya penularan virus corona yang mengakibatkan individu terjangkit Covid-19.

"Hal yang konkret yang dapat dilakukan bersama adalah pembatasan dengan superketat acara mudik bareng yang sudah menjadi tradisi tahunan selama ini," ujar Tito dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (26/3/2020).

Baca juga: Wapres Minta Kepala Daerah Telusuri Warganya yang Mudik di Tengah Wabah Corona

Berdasarkan data pemerintah, kata Tito, bila frekuensi program mudik bersama bisa dikurangi secara ketat, maka volume arus mudik dari Jabodetabek bisa ditekan.

"Maka volume arus mudik dari kota-kota besar seperti Jabodetabek, yang merupakan epicentrum penyebaran Covid-19, akan dapat ditekan secara signifikan," lanjut Tito Karnavian.

Dia mengungkapkan, pemerintah bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona saat ini sedang mempertimbangkan pembatasan secara ketat acara mudik bersama.

Tito menjelaskan sejumlah alasan mengapa hal ini perlu ditindaklanjuti.

Baca juga: Pasien Corona Bertambah di Kabupaten Bogor Akibat Gelombang Mudik dari Jakarta, Satu Remaja Perempuan Positif Corona

"Pertama, mudik bareng sangat identik dengan pengumpulan massa besar yang berdesakan, baik di saat pemberangkatan, di perjalanan hingga di tempat tujuan. Seperti kita tahu, mudik bareng cukup melelahkan dan pastinya mengakibatkan stamina ketahanan tubuh peserta mudik drastis drop dan berpotensi tertular Covid-19," tutur Tito.

Kedua, kata dia, mempertimbangkan laporan riset WHO yang menyebutkan bahwa penularan Covid-19 sudah bersifat aerosol, yaitu transmisi lewat tumpangan partikel di udara.

"Otomatis mudik bareng, utamanya lewat moda transportasi darat, kereta api yang memakan waktu berjam-jam di perjalanan dengan kondisi sesak penumpang tentu menjadi ground field penularan Covid 19 secara masif," papar Tito Karnavian.

Baca juga: Tiga Opsi Pemerintah soal Mudik Lebaran di Tengah Wabah Covid-19

Sementara itu, berdasarkan update data yang dihimpun pemerintah hingga 25 Maret 2020 ada tambahan data pasien positif Covid-19 sebanyak 105 orang.

Dengan tambahan itu, jumlah total pasien positif Covid-19 hingga saat ini sebanyak 790 kasus yang tersebar di 24 provinsi.

Adapun dari jumlah tersebut, sebanyak 31 pasien dinyatakan sembuh dari Covid-19 dan 58 orang meninggal dunia.

Sebagai perbandingan, pada update data sebelumnya yakni 24 Maret 2020, jumlah akumulasi pasien yang dinyatakan positif Covid-19 sebanyak 685 orang.

Baca juga: Bupati Mengaku Tak Bisa Larang Perantau Jabodetabek Mudik ke Wonogiri

Dari data tersebut, sebanyak 30 pasien dinyatakan sembuh dan 55 orang meninggal dunia.

Adapun update data pada 25 Maret 2020 merupakan penyampaian informasi perkembangan pasien Covid-19 yang ke-24 kali yang dilakukan pemerintah.

Sebagaimana diketahui, update informasi pertama soal pasien Covid-19 pertama kali diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com