Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Kepala Daerah Telusuri Warganya yang Mudik di Tengah Wabah Corona

Kompas.com - 26/03/2020, 14:03 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta setiap kepala daerah menelusuri warganya yang kembali ke daerah dalam situasi dan kondisi wabah virus corona ini.

Sebab, meski belum bulan Ramadhan ataupun Lebaran, sudah ada warga yang pulang ke daerahnya masing-masing dari Jakarta atau kota-kota besar lainnya karena adanya kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.

Baca juga: Bupati Mengaku Tak Bisa Larang Perantau Jabodetabek Mudik ke Wonogiri

Padahal, pemerintah juga sudah mengimbau agar mereka tidak mudik atau pulang kampung dulu.

"Saya minta daerah-daerah untuk mencegah penyebaran itu (virus corona). Kalau mereka yang sudah kembali ke tempatnya masing-masing, supaya kembali ditelusuri apakah mereka sudah bebas corona atau tidak untuk menghindari (sebaran di daerahnya)," kata Ma'ruf dalam video conference dengan wartawan, Kamis (26/3/2020).

Ma'ruf mencontohkan, Jawa Tengah saat ini sudah melakukan pengawasan ketat dengan menunggu di perbatasan daerahnya dengan daerah lain.

Mereka memeriksa masyarakat yang mudik itu apakah terbebas dari Covid-19 atau tidak sehingga ia pun meminta daerah lain untuk melakukan hal yang sama.

"Bagi daerah memang ini ada pekerjaan tambahan, pemda punya tugas baru meneliti mereka yang mudik jangan sampai membawa virus atau wabah corona ke daerah masing-masing," kata Ma'ruf.

Baca juga: IDI Dukung Wacana Larangan Mudik demi Cegah Penularan Covid-19

Meski demikian, kata dia, pemerintah tetap meminta kepada masyarakat untuk tidak mudik terlebih dahulu dalam situasi dan kondisi saat ini.

"Saya imbau untuk tidak mudik, yang sudah terlanjur saya minta pemerintah untuk mengawasi itu jangan sampai si pemudik menyebarkan corona ke daerah. Haruslah tegas pemda harus tegas," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, mereka yang mudik juga perlu diikutkan dalam rapid test untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com